Beranda Regional Apdesi Karawang Menolak Rasta, Fordeska Menerima

Apdesi Karawang Menolak Rasta, Fordeska Menerima

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Maraknya penolakan kepala desa terhadap program Rasta membuat Kepala Desa Duren Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Abdul Halim turut angkat bicara terkait penolakan desa – desa yang ada di tiga kecamatan. Tiga kecamatan tersebut Batujaya, Kutawaluya dan Jayakerta.

Menurutnya, bagaimanapun pendistribusiannya, yang mau menerima bantuan program rasta ini masyarakat miskin, bukan kepala desa. Dijelaskannya, sejak awalpun pendistribusian rasta ini meski sudah sesuai pagu, namun kenyataan realisasinya persatu keluarga miskin yang harusnya dapat satu karung malah hanya dapat 5 liter per kepala keluarga.

“Jelas ini sudah menyalahi aturan,”tandasnya.

Dan terkait rasta gratis pada intinya, pihaknya, setuju saja. Karena artinya tetap saja untuk membantu masyarakat miskin.”Karena yang mau menerima rasta inikan rakyat bukan kita kepala desa,” tegas Ketua Forum Kepala Desa (Fordeska) Karawang.

Meski ia pun khawatir terhadap sistem pendistribusiannya, bisakah rasta ini tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dirinya pun tidak ingin ikut-ikutan menolak dengan sistem distributor program Rastra yang baru saat ini. Karena bagaimanapun data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mungkin tidak valid.

“Kita mah menunggu Peraturan Bupatinya dulu, jangan sampai penyaluran rastra tertunda. Kasihan warga. Karena berapapun kuantitasnya yang penting manfaatnya untuk masyarakat,”imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Alek Sukardi, menolak pendistribusian Rastra tahun 2018. Untuk itu dia mengimbau kepada seluruh kepala desa untuk menolak menjadi distributor program Rastra sampai dilakukan pendataan ulang keluarga miskin di tiap desa.

“Data yang digunakan jelas tidak valid, karena berbeda jauh dengan jumlah RTM tahun 2017. Padahal sampai saat ini belum dilakukan pendataan ulang,”tegasnya.

Mengingat, data yang digunakan dalam penetapan keluarga miskin tersebut belum jelas, terlebih tahun depan penyaluran sudah tidak melalui desa lagi dan langsung ke pemegang kartu, yang menurutnya akan semakin membuat pusing para kades, karena data Rumah Tangga Miskin (RTM) nya tidak akuntabel.

Atas dasar tersebut, pihaknya meminta kepada Pemda Karawang untuk menunda penyaluran rastra, dan diutamakan sosialisasinya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun hal tersebut dapat menuai protes masyarakat.

“Masyarakat yang sudah dapet beras bertahun-tahun sekarang gak dapet, pasti ramai. Sementara penerima tidak pernah di verifikasi ulang, ada penerima kartu miskin yang sekarang sudah tak layak menerima atau sejahtera,” ujarnya.

Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu sulitnya mendorong BPS untuk memperbaiki data. Karna data RTM tidak boleh lebih dari 15 persen. Tentunya harus ada perubahan data si penerima atau RTM.

“Kalo para kades tentunya sepakat dan sangat setuju, ketika beras itu betul-betul data RTMnya diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin, tetapi harus kebagian semua yang miskinnya. Jangan separo-separo. Dan itu gimana orang miskin yang kaga dapet,” ucapnya.(yay/cr2/ds)