CIANJUR, TVBERITA.CO.ID- Empat masalah sudah terungkap dan membuat geram banyak pihak. Kini, persoalan baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur kembali terbongkar. Ada apa lagi?
Ya, kali ini, persoalannya terkait pengelolaan aset di RSUD yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Berdasarkan informasi dari sumber Berita Cianjur di RSUD Sayang, pada 2017 lalu, sejumlah aset berupa peralatan dan perlengkapan bekas yang tersimpan di gudang RSUD, raib dibawa pergi seseorang.
Tak tangung-tangung, jumlah barang bekas yang diambil dari gudang oleh orang tersebut sebanyak 11 mobil engkel. Namun anehnya, beberapa hari kemudian barang bekas yang sempat ditarik ke luar itu dikembalikan lagi ke gudang. Hanya saja, jumlah yang dikembalikan tidak sebanyak pada saat dikeluarkan.
“Waktu itu sempat ramai jadi perbincangan hangat di lingkungan RSUD. Nah setelah ramai itulah barang dikembalikan lagi, tapi jumlahnya hanya sekitar 2 mobil engkel. Kalau sisanya entah kemana, ga ada kabarnya,” ungkap sumber yang berpesan agar tidak disebutkan namanya, Senin (22/1/2018).
Meyakinkan kebenaran informasi tersebut, wartawan mencoba mendatangi langsung kantor RSUD Sayang. Namun upaya untuk mendapatkan jawaban klarifikasi langsung dari pejabat yang berwenang kaitan itu, kerap tak membuahkan hasil. Dua kali disambangi ke kantornya, pejabat di bagian umum dan perlengkapan RSUD tidak bisa ditemui.
Upaya menemui pejabat RSUD pertama kali pada Kamis (18/1/2018) lalu. Saat itu, wartawan hanya bisa bertemu dengan staf Humas RSUD. Informasi dari staf Humas, kedua pejabat di bagian umum dan perlengkapan saat itu sedang tidak berada di tempat. “Ibu Cicih sama Pak Ade sedang tidak ada di tempat Kang,” kata Raya Sandi.
Beberapa hari kemudian, Senin (22/1/2018), wartawan berupaya menemui lagi pejabat yang dimaksud. Namun, lagi-lagi kedua pejabat itu tak bisa ditemui. Alasan yang disampaikan staf humas kali ini, kedua pejabat sedang melakukan tugas keliling ruangan RSUD. “Ibu Cicih sama Pak Ade sedang tugas keliling Kang,” ujar Raya.
Setelah satu jam ditunggu, kedua pejabat tak kunjung kembali dari tugas kelilingnya. Melihat gelagat itu, wartawan memutuskan meningalkan RSUD, mencoba menemui pejabat RSUD di Masjid Agung.
Sayang, pejabat teras RSUD saat itu didapati tidak hadir juga di kegiatan rutinan yang biasa dilakukan PNS wanita di Masjid Agung. Informasi dari Dina, Sekertaris Pribadi Direktur RSUD, Ratu Tri Yulia, semua pejabat yang akan ditemui tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan di luar.
“Ibu Direktur, Wadir juga ibu Cicih sedang ada kegiatan di luar Kang, jadi tidak bisa menghadiri rutinan hari ini,” kata Dina saat ditemui di Masjid Agung Cianjur.
Konfirmasi dengan Kepala Bagian Umum, Cicih Permasih akhirnya bisa didapat wartawan menjelang sore, sekitar pukul 16.28 melalui layanan WhatsApp (WA).
Saat ditanya soal pernah tidaknya melakukan penjualan aset RSUD tahun 2017 lalu, Cicih mengatakan, kebijakan lelang aset itu kewenangannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), adapun RSUD sifatnya hanya mengusulkan penghapusan.
“Untuk tahun 2017 belum ada penghapusan. Soalnya yang tahun 2016 juga SK Penghapusan dari Pemkab belum menerima,” jawab Cicih.
Namun sayangnya, saat dikonfirmasi soal kebenaran informasi terkait adanya pengambilan aset RSUD yang tersimpan di gudang sebanyak 11 engkel mobil pada 2017 lalu, entah kenapa Cicih tidak lantas menjawabnya, kendati pesan konfirmasi yang disampaikan terlihat sudah dibaca yang bersangkutan.
Seperti diketahui, sebelum persoalan aset RSUD yang diduga raib ini terkuak, banyak persoalan lainnya yang hingga saat ini tak jelas penyelesaiannya.
Diberitakan sebelumnya, pengakuan mengejutkan datang dari sejumlah pegawai RSUD Sayang Cianjur. Sudah dua bulan, insentif para pegawai di rumah sakit plat merah tersebut belum dibayarkan.
Tak hanya terlambat, bahkan sejumlah pegawai mengaku, insentif yang mereka terima pada bulan-bulan sebelumnya, berkurang lebih dari 70%. Benarkah?
Ya, satu per satu kebobrokan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur ini terus terbongkar. Sebelumnya, tiga masalah besar di RSUD menjadi sorotan publik.
Tiga masalah tersebut antara lain, masih banyaknya pasien BPJS Kesehatan yang disuruh membeli obat sendiri dengan uang pribadinya, dugaan pungutan liar (pungli) pada rekrutmen pegawai, serta menumpuknya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) selama berbulan-bulan.
Kini, kebobrokan terbaru terungkap setelah sejumlah pegawai RSUD mencurahkan hatinya kepada Berita Cianjur, belum lama ini. Namun dengan alasan masing-masing, sejumlah pegawai mewanti-wanti untuk tidak menyebutkan identitas pribadinya.
“Saya minta identitas saya gak disebutkan, soalnya takut berpengaruh terhadap pekerjaan atau nasib saya di RSUD. Hal ini bukan informasi dari orang lain, tapi benar-benar dialami saya pribadi,“ ujar salah satu pegawai RSUD, Minggu (21/1/2018).
Insentif November dan Desember 2017, sambung dia, hingga saat ini belum dibayarkan. Tak hanya itu, ia juga mengaku insentif sebelumnya dipotong lebih dari 70%.
“Saya gak ngerti kenapa bisa kaya gini, katanya sih gara-gara BPJS-nya nunggak ke RSUD. Biasanya saya dapat insentif itu di kisaran Rp2.000.000, tapi bulan-bulan kemarin hanya menerima Rp250 ribu, parah kan dipotongnya,“ ungkapnya.
Ia mengaku, tak hanya pegawai atau karyawan biasa, sejumlah tim medis pun mengalami hal yang sama. “Saya pernah ngobrol dengan salah satu dokter, dia pun mengalami hal yang sama. Insentif jasa pelayanan yang biasanya di kisaran Rp15 juta, tapi kemaren-kemaren hanya Rp300 ribu. Mudah-mudahan masalah ini segera bisa selesai,“ harapnya.
Pegawai lainnya mengatakan, keterlambatan pembayaran insentif ini mulai terjadi setelah RSUD Cianjur mendapatkan akreditasi paripurna. Alhasil, predikat tersebut pun dijadikan bahan candaan.
“Ini sangat merugikan bagi kami para pegawai. Saking keselnya, kami sering jadikan predikat akreditasi paripurna itu jadi bahan candaan. Bagi kami para pegawai, akreditasi paripurna itu punya arti gaji karyawan pangripuhna. Jadi bukan paripurna, tapi pangripuhna,“ ujarnya sambil tersenyum.
Pengakuan lainnya datang dari salah seorang dokter. Ia juga mengaku insentif untuk jasa medis pada November dan Desember 2017 belum dibayarkan. “Ya benar, memang belum dibayarkan, atau mungkin tidak akan dibayar,“ ucapnya.
Sang dokter bercerita, saat peralihan dari PT Askes ke BPJS yakni sekitar tahun 2014, semuanya berjalan lancar karena aturan yang berlaku belum ketat. Namun sekarang, masalah keterlambatan insentif ini mulai bermunculan.
“Hal yang saya tahu, dokter-dokter spesialis sudah menuntut sistem remunerasi diberlakukan. Namun saat akan diberlakukan, katanya ada masalah pada aplikasi SIM-RS (sistem informasi manajemen rumah sakit, red). Akhirnya kembali lagi ke manual,“ ungkapnya.
Sementara itu, pengakuan mengejutkan para pegawai RSUD tersebut membuat geram sejumlah kalangan. Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai kebobrokan di RSUD Cianjur sudah terlalu banyak, alhasil harus dievaluasi dan ditindak tegas.
“Tiga masalah sebelumnya belum selesai, sekarang sudah ada muncul masalah baru lagi. Ini sudah parah. Bukan tidak mungkin masih ada masalah-masalah lainnya yang belum terungkap. Makanya, ini harus segera diusut tuntas,“ tegasnya.
Menurutnya, keterlambatan dan pengurangan insentif yang didapatkan para pegawai RSUD ini sudah keterlaluan. Ketika diwajibkan harus memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien, sambung Rudi, namun hak para pegawainya tidak diberikan sebagaimana mestinya.
“Kalau pejabat RSUD menganggap para pegawainya sebagai manusia, hal ini jangan sampai terjadi. Bayangkan saja, pengurangannya ada yang sampai 70% lebih. Bagaimana mereka bisa bekerja atau memberikan pelayanan terbaik, ketika biaya hidupnya dikurangi,“ tandasnya.
Ia menegaskan, RSUD Sayang Cianjur merupakan BLUD milik Pemkab Cianjur yang terbebas dari kewajiban menyetor ke PAD (Pendapatan Asli Daerah, red). Alhasil, ia merasa heran masalah yang merugikan pegawai RSUD bisa terjadi.
“RSUD itu tinggal memikirkan bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Cianjur. Ini jangankan pelayanan, yang ada malah timbul segudang masalah. Tolong, Pemkab Cianjur dan aparat penegak hukum harus segera bertindak,“ pungkasnya.(*)
