KARAWANG – Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang menetapkan jam masuk sekolah dimulai pukul 06.30 WIB memicu polemik. Kebijakan ini ramai diprotes pekerja karena memimbulkan kemacetan lalu lintas di pagi hari.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor: 58/PK.03/DISDIK telah berlaku sejak 14 Juli 2025, yang kemudian menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Merespons hal itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, Wawan Setiawan, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi kembali kebijakan tersebut setidaknya sampai 3 atau 6 bulan ke depan.
Baca juga: Buntut Dedi Mulyadi Majukan Jam Masuk Sekolah, Lalu Lintas Pagi Karawang Makin Padat
Dia berpandangan, merubah kebijakan yang sudah diterapkan tidak mungkin dilakukan tanpa dasar kuat.
“Enggak mungkin kalau tidak ada kejadian yang luar biasa kita ujug-ujug berubah tanpa dasar. Tapi kita coba lihat dulu tiga atau enam bulan ke depan. Kalau dampaknya ternyata lebih banyak negatifnya, ya harus dievaluasi kembali,” ujarnya, Jumat (25/7).
Wawan mengakui perubahan rutinitas seperti jam bangun atau jam keberangkatan memang tidak mudah dan akan menimbulkan gejolak. Terlebih Karawang merupakan kota industri yang memiliki aktivitas padat sejak matahari terbit.
Namun demikian, ia pun memahami niat Gubernur Jabar tersebut demi membentuk kebiasaan hidup baru yang lebih disiplin, seperti bangun lebih pagi.
Baca juga: Manajer HRD PT FCC Indonesia Minta Maaf Usai Sebut ‘Orang Karawang Tak Pintar’
“Saya memahami prinsipnya Pak Gubernur itu kan ingin merubah kebiasaan memang bangun lebih pagi, lebih subuh, dan lain sebagainya,” katanya.
Adapun soal wacana transportasi massal, pihaknya mengaku belum melakukan kajian sejauh itu, mengingat biaya dan kesiapan kendaraan yang harus dipersiapkan.
