Beranda Regional Bambang Maryono Minta Polemik di PDAM Dibongkar Agar Nama Bupati Bersih

Bambang Maryono Minta Polemik di PDAM Dibongkar Agar Nama Bupati Bersih

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Ketua DPC PAN Karawang menyesalkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Karawang yang menyebutkan hilangnya anggaran PDAM sebesar Rp 3,9 miliar itu adalah hutang piutang.

Menurutnya, apa yang dikatakan Dewas ini merupakan pernyataan yang mengisyaratkan bahwa Dewas tidak paham dengan sistem keuangan perusahaan.

“Jika ini adalah urusan hutang piutang maka di dalam neraca pasti muncul dong yang utangnya siapa, piutangnya siapa, kalau duitnya tidak ada terus piutangnya siapa, yang mengaku punya hutang ke PDAM tidak ada, tapi PDAM punya hutang,” ucapnya menyesalkan ketidaktahuan Dewas.

Dikatakan Bambang, dari media yang dibacanya, menunjukan bahwa keperluan anggaran tersebut adalah untuk membayar PJT meski pada kenyataannya uang tersebut tidak dibayarkan.

“Selain itu juga ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran dana pensiun karyawan PDAM, namun sampai karyawan meninggal tetap saja duitnya tidak terbayar duitnya raib dimakan tuyul,” sesalnya.

Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, seharusnya Dewas harus berani membuka karena jika dibiarkan PDAM akan terus seperti itu.

“Saya tidak punya kepentingan apapun, saya adalah pendukung Bupati, karena saya pernah berinvestasi mendukung Cellica-Jimmy menjadi Bupati dan Wakil Bupati,  bongkar, siapapun yang terlibat, bukan hutang piutang,” tegasnya.

Bambang juga menantang kepada Dewan Pengawas PDAM , jika memang itu hutang piutang, sebutkan siapa yang punya hutang sampaikan ke masyarakat.

“PDAM ini adalah perusahaan milik masyarakat, buka ke masyarakat siapa saja yang punya hutang, masyarakat harus tahu, bongkar saja, berani tidak,” tantangnya.

Bahkan Bambang menyebutkan, pihaknya mendengar kabar ada juga pejabat -pejabat yang terlibat di dalamnya.

“Siapa pejabatnya, saya tidak bisa sebut, biar saja penegak hukum yang membuktikan itu,” ungkapnya.

Bambang sangat berharap Kejaksaan Tinggi dan Polres Karawang segera membongkar siapa pelakunya, agar nama bupati bersih jika memang ia tidak terlibat namun jika terlibat itu adalah risiko yang harus ditanggung.

“Bisa jadi 2017 ini PDAM sudah bangkrut, faktanya tidak ada pengembalian, tidak ada sambungan baru tahun 2017 program Dinas PUPR, mungkin karena sebab sesuatu dananya tidak ada, katanya untung terus ke mana uangnya,” pungkasnya. (Nna/fzy)