Beranda Bekasi Ekonomi Krisis, Komisi I DPRD Bekasi: Lurah dan Camat Bantar Gebang Jangan...

Ekonomi Krisis, Komisi I DPRD Bekasi: Lurah dan Camat Bantar Gebang Jangan Persulit Layanan Publik

KOTA BEKASI, TVBERITA.CO.ID – Terkait adanya aduan dari masyarakat dalam pelayanan publik kurang baik di Kelurahan Bantar Gebang dan PPAT Kecamatan Bantar Gebang, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rojak angkat bicara dan sangat menyayangkan kinerja aparatur Kelurahanurah dan Kecamatan mempersulit masyarakat dalam pembuatan kepentingan dokumen di PPAT.

“Saat ini ekonomi lagi krisis efek wabah Virus Covid- 19, seharusnya Lurah Bantar Gebang dan Camat Bantar Gebang sebagai aparatur birokrasi, dimohon kiranya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi dan masyarakat lainnya dalam pembuatan dokumen secara professional.

“Kenapa saya bicara begini ? karena ada aduan, meskipun kondisi lagi Lockdown, DPRD Kota Bekasi sebagai pengawasan, tetap akan professional dalam mengontrol pelayanan publik dibirokrasi, karena ada pengaduan dari masyarakat tadi malam, bahkan pengaduan ini bukan sekali saja,“ ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rojak saat dikonfirmasi Tim Tvberita.co.id, Rabu (01/04/20).

Jika saja saat ini tidak ada larangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kerja #DiRumahAja, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi akan melakukan sidak atau memanggil Lurah Bantar Gebang dan Camat Bantar Gebang terkait hal tersebut, namun sayangnya keadaan belum memungkinkan.

“Terkait pemanggilan Lurah Bantar Gebang dan Kecamatan Bantar Gebang, tentunya melihat situasi Covid 19 berakhir, maka kami akan panggil Lurah dan Camat yang bersangkutan tersebut. Namun apapun bentuknya, saya meminta pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maupun disemua Kecamatan dan Keluaran lainnya, jangan pernah mempersulit kepentingan masyarakat, ya tetap harus professional dalam memberikan pelayanan prima seperti yang disampaikan dan diinginkan Pimpinannya Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, harus diimplementasikan saat menandatangani fakta intregritas bahwa camat dan Luar Siap melayani masyarakat dengan baik,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD menegaskan, dengan adanya Lockdown Covid-19 ini, jangan jadi alasan untuk tidak melayani masyarakat dengan baik.

Kan ada system piket disetiap kantor Keluaran dan Kecamatan,
“Apa lagi saat ini sudah jaman Era Digital 4.0, pihak Kelurahan Bantar Gebang dan PPAT Kecamatan Bantar Gebang harus bisa manfaatkan era Digital ini dengan baik untuk berinteraksi dengan masyarakat pemohon dalam pembuatan dokumen, pasti selesai hari itu juga,” cetusnya lagi.

Kalau biacara pelayanan, menurut Ketua Komisi DPRD Kota Bekasi yang diusung dari Fraksi Partai Demokrat ini, dari Pimpinannya selaku Walikota Bekasi sudah berupaya bagus dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat,

“pelayanan Birokrasi di dinas-dinas, Kecamatan dan Kelurahan harus lebih baiklah, dan kepentingan masyarakat harus dipermudah jangan dipersulit, tanda kutip jangan ada apa-apanya ? birokrasi bekerjalah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku,” bebernya. (ais/dhi)