KOTA BEKASI, TVBERITA.CO.ID – Menanggapi keluhan ribuan Pedagang Pasar baru Bantar Gebang yang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperjelas perjanjian Kerjasama (PKS) dan MoU sebelum melaksanakan rencana Revitalisasi, bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan oleh pihak Pemkot soal rencana revitalisasi pasar.
Ditambah lagi Senin (13/01) para pedagang menggelar aksi unjuk rasa didepan Pasar Bantar Gebang menolak agar tidak dibongkar dulu. Atas keluhan melalui aksi tersebut, Tiga Komisi I,II,dan III DPRD Kota Bekasi melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Lokasi Pasar Bantar Gebang.
“Saya minta tolong dalam hal ini bapak/ibu para pedagang Pasar bantar bebang Bekasi menyampaikan keluhannya terkait pemerintah akan merevitalisasi. Jangan anarkis dan jangan sampai mengganggu ketertiban lalu lintas diluar supaya perjalanan proses ini berjalan dengan lancar.
“Dalam hal ini, tentunya rekan-rekan di DPRD Kota Bekasi punya hati nurani dalam mengawal para pedagang untuk menengahi gejolak permasalahan ini, tetapi jika penyampaian yang baik dan bijak akan terselesaikan dengan baik juga,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman dari Fraksi PDI Perjuangan saat dikonfirmasi Tvberita.co.id di lokasi.
Didepan para pedagang, Arief menyampaikan, dari tiga komisi I, II, dan III DPRD Kota Bekasi akan memanggil semua Dinas terkait untuk disampaikan. Bahwa ada gejolak permaslaahan di Pasar Baru Bantar Gebang,
“bahwa kami dari tiga Komisi sudah mendengar keluh kesah para pedagang, dan tentunya kami juga para anggota dewan punya hati nurani dalam mengawal masalah ini sampai selesai,
“Tapi kami juga minta, Jangan mentang-mentang dibelain Anggoa Dewan, nanti bahasanya dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak Pemerintah Kota Bekasi jangan berlebihan. Kita sampaikan baik-baik agar semua permasalahan segera selesai,” jelas Arief. (ais/dhi)
