Beranda Bekasi Tidak Sepadan dengan Penghargaan Walikota Bekasi, Pelayanan PPAT Bantar Gebang Amburadul

Tidak Sepadan dengan Penghargaan Walikota Bekasi, Pelayanan PPAT Bantar Gebang Amburadul

KOTA BEKASI, TVBERITA.CO.ID – Jelang akhir tahun 2019 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menyerahkan hasil evaluasi pelayanan publik di wilayah I di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (07/11/2019). Piagam penghargaan diserahkan kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat hasil evaluasi dengan predikat A (pelayanan prima).

Kota Bekasi untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berhasil meraih predikat A- (Sangat Baik), Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menerima penghargaan langsung dari MenPanRB Republik Indonesia.

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi juga mengungkapkan untuk permudah pelayanan warga di Kota Bekasi, untuk pelayanan data diri bagi warga di tiap Kecamatan masing-masing.

“Tentunya penghargaan ini adalah motivasi untuk selanjutnya, kita tidak boleh merasa puas, terus ditingkatkan lagi hingga maksimal, dan juga jangan jadikan kualitas aparaturnya juga harus di kembangkan, segi pelayanan terutama. ini adalah bukti kerjasama para aparatur yang telah memaksimalkan kerjanya” ujar Rahmat Effendi.

Namun demikian, penghargaan yang di raih oleh Walikota Bekasi terkait pelayanan publik tersebut tidak ada effeknya untuk anak buahnya di Kelurahan Bantar Gebang dan Kecamatan, salah satunya di Kecamatan Bantar Gebang saat ini pelayanan Publiknya masih amburadul dan masih mempersulit pembuatan dokumen kepada pemohon, “Khususnya dipelayanan public PPATnya, saya sebagai pemohon membuat dokumen dari Jakarta untuk kepentingan legalitas tanah yang ada di Kota Bekasi, dari tanggal 28 Pebruari sampai detik ini akhir maret belum ada kejelasan, malah dipersulitnya minta ampun dari Kelurahan sampai PPAT Kecamatan bantar Gebang,” ungkap Pemohon Dokomen Maulana Kurnia Putra saat menyampaikan keluhan tersebut kepada Tvberita.co.id, Selasa (31/03/20).

Menurutnya, Penyelenggara pelayanan publik yang ada di Kota Bekasi, khususnya di Keluharan dan Kecamatan Bantar Gebang tidak sepadan dengan mendapat hasil evaluasi dengan predikat A (pelayanan prima) dari MenPanRB tersebut.

“Apa yang diterima penghargaan pelayanan prima, terbaik itu oleh Bapak Walikota Bekasi waktu di Batam, saya dan masyarakat lainnya menilai, tidak melihat adanya pelayanan Publik yang baik dan prima yang dapat diimplementasikan oleh pihak Keluarahan Gebang dan di PPAT kecamatanya.

“kita selaku pemohon sudah melampirkan surat Notaris PPAT atas Nama Asima Rohani Angelina Lubis, yang berbunyi dan memohonkan untuk diberikan Reportorium Kecamatan dan diteruskan ke Keluaran terkait masalah SPH saja susah didapat. Sampai saat ini, pihak Kecamatan sama sekali tidak memberikan pelayanan terbaik tuk pemohon, yang diterima pemohon malah pelayanan tidak masuk akal dan dipersulit,” bebernya. (ais/dhi)