CILEBAR, TVBERITA.CO.ID- Guna meningkatkan pemahaman desa terkait sistem keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa, Kecamatan Cilebar menggelar Bimtek Siskeudes APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dan studi banding ke Garut.
Namun ironisnya untuk dapat mengikuti kegiatan Bimtek dan studi tour tersebut setiap kepala desa dibebankan biaya sebesar 10 juta rupiah.
Dengan asumsi 3 juta rupiah untuk biaya bimtek yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cilebar dan 7 juta rupiah untuk biaya studi tour ke salah satu desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Seperti dikatakan Kasi Pemerintahan Cilebar, Entis Sutisna, saat dihubungi via seluler membenarkan adanya kegiatan tersebut.
Dia mengatakan untuk pelaksanaan Bimtek sudah dilaksanakan selama 2 hari di kantor kecamatan Cilebar dan kantor BLUPB. Sementara untuk pelaksanaan studi banding ke Garut menurutnya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2018 mendatang selama 2 hari.
“Atas inisiatif kecamatan dan sudah dirapatkan dengan para kepala desa, dan sudah disepakati anggaran kegiatan tersebut sebesar 10 juta,” ungkap Entis Sutisna, Selasa (09/10).
Lebih lanjut dia mengatakan untuk anggaran kedua kegiatan tersebut, desa akan mengambil dari anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi tahun 2019. Sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan dana talangan ketua IKD Cilebar sekaligus Kepala Desa Cikande, Kecamatan Cilebar.
“Sementara memang menggunakan dana wakil ketua IKD bapak lurah H Ombi, dan nantinya dibayar pas DBH 2019 cair,” imbuhnya.
Dia menambahkan sebagai Narasumber dalam kegiatan Bimtek tersebut, pihaknya melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat Kabupaten Karawang.
Adanya kegiatan yang menelan dan puluhan juta untuk masing-masing desa tersebut sontak mendapat perhatian berbagai pihak.
Pasalnya anggaran sebesar 100 juta dari 10 desa yang ada di Kecamatan Cilebar tersebut dianggap terlalu memberatkan dan bisa digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan lainnya di desa.
Selain itu pihak kecamatan terkesan memaksakan kegiatan yang menelan dana ratusan juta rupiah tersebut. Bagaimana tidak dengan menggunakan dana talangan seseorang, kegiatan tersebut jelas mencurigakan ketika dipaksakan dilaksanakan.
Sementara itu, saat dihubungi via selulernya, kepala desa Cikande sekaligus Ketua IKD kecamatan Cilebar tidak mengangkat telponnya meskipun berkali-kali dihubungi via telpon. Sementara Kabid Pemdes DPMD, H Eko, pun sama tidak mengangkat telponnya saat dihubungi via seluler.(yay/ris)
