KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Serapan anggaran di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karawang tahun 2017 di pertengahan bulan November ini, baru mencapai 69,07 persen atau Rp. 3.199.082.032.425 Triliun dari target sebesar Rp 4.631.527.168.528 Triliun.
Sedangkan masa anggaran di tahun 2017 sudah memasuki triwulan ke -4. Sementara pendapatan daerah sudah menembus angka 84,84 persen atau Rp. 3.671.522.644.402 Triliun.
Namun demikian, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Hambali, optimistis hingga tahun anggaran berakhir target pendapatan dan belanja daerah bisa tercapai maksimal sampai 95 persen.
Hal tersebut diungkapkannya, Kepada Koran Berita (Grup Tvberita.co.id), Kamis (14/12). Ia menyebutkan, biasanya belanja daerah atau serapan anggaran sangat dipengaruhi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki anggarannya besar. Diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP), Dinas Pendidikan dan Oahraga (Disdikpora) dan Dinas Kesehatan.
Akan tetapi, Ditahun 2017 ini tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih menduduki ranking terakhir dalam realisasi penyerapan anggaran adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Menurut Hambali, Serapan anggaran terlihat lamban karena OPD tersebut memiliki anggaran yang sangat besar.”Tapi memang seperti itu dari tahun ke tahun, di Kabupaten mana pun sama, penyerapan selalu rendah pada awal-awal triwulan dan meningkat drastis di triwulan akhir, misalnya Dinas PUPR. Dinas tersebut menduduki posisi ketiga dari belakang karena untuk setiap proses pelaksanaan program harus melewati beberapa tahapan dan saat ini hanya tinggal memasuki tahapan pencairan saja. Ini yang membuat terkesan lamban,”paparnya.
Hambali menambahkan, sedangkan anggaran untuk belanja langsung (pembangunan) saat ini sudah terserap 56,56 persen. Sementara belanja tidak langsung (gaji pegawai) sudah mencapai 85,67 persen.
“Data serapan anggaran tersebut terlihat dari masuknya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari sejumlah OPD di Karawang. Semakin banyak SP2D yang masuk ke BPKAD, menandakan serapan anggaran semakin tinggi,” katanya.
Hambali secara rinci juga menerangkan, serapan anggaran pada Dinas PUPR sudah mencapai 63,09 persen atau Rp 607.666.304.743 Miliar dari target Rp. 945.618.926.000 Miliar. Sementara, Dinas LHK serapan anggarannya baru mencapai 62,98 persen atau Rp. 35.100.036. 913 dari anggaran Rp. 55.734.347.586 Miliar.
Dan yang paling terakhir, Dinas Kesehatan serapan anggarannya baru mencapai 47,05 persen atau Rp.226.386.776.667 miliar dari target Rp 481.177.599.985 Triliun.
“Masih banyak pekerjaan fisik yang sedang dilaksanakan OPD melalui rekanan. Kalau pekerjaan tersebut belum selesai, ya tidak ada pencairan anggaran,” katanya.
Sedangkan, untuk Dinas Kesehatan, lambannya penyerapan karena besarnya anggaran pembangunan rumah sakit paru, yang saat ini memang masih belum memasuki proses lelang fisik yang besar anggarannya sehingga belum bisa terserap.
Meski begitu pihaknya optimistis serapan anggaran tahun ini bisa maksimal karena sudah ada sistem SP2D online. Melalui aplikasi online tersebut, proses pencairan anggaran itu bisa lebih cepat dibanding saat masih manual.
“Kami juga meminta OPD penerima Dana Alokasi Khusus, agar bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dan laporannya,” katanya.
Terakhir Hambali berharap, agar setiap OPD dapat lebih memaksimalkan pendapatannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dan dari sisa waktu anggaran di tahun 2017 ini bagi semua kegiatan -kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk bisa segera ditagihkan ke BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).(cr2/ds)
