Beranda Regional Buang-buang Duit, Pengamat Minta PT LKM Karawang Diaudit

Buang-buang Duit, Pengamat Minta PT LKM Karawang Diaudit

KARAWANG- PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Karawang (BUMD) kondisinya terus disorot lantaran selama lima tahun terakhir sudah kuras APBD Karawang Rp 12,5 M namun penggunaanya tak bisa dipertanggungjawabkan. Tak ada RUPS. Dan kini tiba-tiba Pemkab Karawang membuka penjaringan direksi baru.

Pengamat pemerintahan tak ragu memberi cap LKM sebagai BUMD busuk.

Selama satu pekan terakhir sorotan publik kepada PT LKM kembali ramai. Hampir semua pemerhati dan praktisi memberikan penilaian yang miring kepada PT LKM. Dan di saat yang sama Pemkab Karawang tekesan “anteng-anteng” saja.

Kabag Ekonomi Setda Karawang, Sari Nurmasih meminta waktu melakukan wawancara terkait LKM tak pernah digubris. Di sisi lain, Sekda Karawang, Acep Jamhuri pun sata hendak diwawancara, tak mau berkomentar dan meminta langsung bertanya ke Kabag Ekonomi.

“LKM itu bukan lagi buruk tapi busuk. Lebih parah dari buruk. Kalau busuk udah gak ada yang bisa dimakan,” ucap praktisi hukum yang getol mengkritisi kebijakan Pemkab Karawang, Asep “Askun” Agustian.

Askun tak asal ucap. Ia mencap LKM sebagi BUMD busuk lantaran sudah miliaran uang negara dikucur ke PT LKM namun tak pernah ada petanggung jawaban penggunaanya. Kerugian yang selama ini dialami pun tak pernah dijelaskan apakah karena kerugian bisnis, atau ada faktor lain. Dan karena ketidakjelasan itu menurutnya adalah hal yang wajar jika masyarakat pada akhirnya mencurigai adanya ketidakberesan dalam tubuh PT LKM.

“Pertanyaanya itu duit dibawa ke mana. Itu duit siapa yang mau tanggung jawab. Kalau sudah begini, siapa yang mau dipenjara,” katanya.

Askun pun mengkritisi langkah Pemkab Karawang yang ujug-ujug membuka penjaringan direksi baru PT LKM. Askun menilai, Pemkab Karawang sama sekali tidak memberikan contoh yang baik kepada publik.

“Tolonglan berikan contoh-contoh yang baik. Semua mekanisme secara administrasi harus ditempuh. Pertanggungjawab yang kemarin gimana? Terus yang baru suruh tanggung jawab?,” kata dia.

Untuk diketahui, penyertaan modal Pemkab Karawang total sebesar Rp 12,6 miliar kepada PT LKM hanya menghasilkan kredit macet hingga NPL mencapai diatas 5%. Pemkab Karawang diminta melakukan audit independen karena kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5, 2 miliar.

Direktur Organisasi Antikorupsi Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky meminta Pemkab Karawang agar segera melakukan audit independen guna mengetahui kesehatan perusahaan yang baru beroperasi tahun 2019 lalu.

“Saya mencium ada salah urus yang sengaja dilakukan oleh sejumlah orang di sana (PT.LKM). NPL nya sudah diatas 5 % itu tidak wajar bagi perbankan,” kata Ricky.

Menurut Ricky, KBC sudah melakukan investigasi dan menemukan sejumlah fakta adanya dugaan pengelolaan keuangan tidak dilakukan sebagai mestinya sebuah perbankan.

Ricky mengatakan, Pemkab Karawang tidak seharusnya melakukan pembiaran dan terkesan tidak mau tahu. Apalagi tahun 2020 lalu Pemkab kembali menggelontorkan dana penyertaan modal mencapai Rp2,6 miliar yang sejauh ini belum dipertanggungjawabkan pengunaanya. Komisi DPRD Karawang pun belum menerima laporan secuil pun duit itu digunakan apa. (kie)

Artikel sebelumnyaKomisi IV DPRD Karawang; Industri Wajib Lakukan Testing Massal
Artikel selanjutnyaDipimpin Bupati, Satgas Karawang Sidak Dua Perusahaan