Beranda Regional Buntut Permendagri, Awalnya 168, Kini Jadi 33 UPTD di Karawang

Buntut Permendagri, Awalnya 168, Kini Jadi 33 UPTD di Karawang

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Kabag Organisasi Setda Karawang, Teny Juliantiny menyebutkan jika Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) yang direkomendasikan oleh Pemprov Jawa Barat untuk Karawang hanya 33 UPTD, dari sebelumnya sebanyak 168 UPTD. Menurutnya Peraturan Permendagri no 12 tahun 2017 tersebut bukan penghapusan UPTD melainkan Penyesuaian.

“Jadi ada penyesuaian jumlah UPTD yang tadinya 168 menjadi 33, sesuai rekomendasi dari Gubernur Jabar dalam suratnya nomor 061/29/org tentang rekomendasi pembentukan UPTD di Kabupaten Karawang,” kata Teny, kepada Koran Berita(Grup Tvberita.co.id), Minggu (28/01).

Dikatakan, penyesuaian UPTD itu sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan, klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah.

Dimana penyesuaian itu harus mendapatkan rekomendasi dari Pemprov Jabar dengan sebelumnya memberikan kajian akademisi, rasio analisa pegawai dan belanja pegawai serta analisia beban kerja (ABK) kepada gubernur.

“Tidak hanya Karawang yang melakukan penyesuaian UPTD itu, tapi seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Sebab itu sudah amanat dari Permendagri nomor 12 tahun 2017,” katanya.

Dijelaskan, jadi dari 168 UPTD di Karawang hilang 135 UPTD, karena Gubernur Jabar hanya memberikan rekomendasi untuk 33 UPTD saja. Antara lain Dinas Kesehatan hanya direkomendasi 2 UPTD, PUPR 7 UPTD, PRKP 3 UPTD, Dinsos 1 UPTD, Disnaker 1 UPTD, DLHK 5 UPTD, Dishub 4 UPTD, Diskominfo 1 UPTD, Dinas Perikanan 2 YPTD, Dinas Pertanian 3 UPTD, Disperindag 3 UPTD dan BPBD 1 UPTD.

“Untuk Dinas Pertanian kami sedang usahakan untuk ditambah, tapi kami belum tahu bisa di rekomendasikan oleh gubernur atau tidak,” katanya.

Ia menambahkan, untuk UPTD pendidikan adalah salah satu yang tidak diizinkan oleh gubernur. Jadi seluruh UPTD pendidikan dihapus, namun kemungkinan akan dibentuk kordinator dengan jabatan fungsional nantinya.

“Kami terus melakukan komunikasi dengan Pemprov Jabar terkait adanya penyesuaian UPTD ini. Agar kajiannya sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (cr3/ds)