KARAWANG – Dosen dan Peneliti Bidang Media dan Jurnalisme Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Hendry Roris Sianturi menyoroti maraknya penggunaan buzzer politik di media sosial (medsos). Menurutnya, hal itu mengancam kualitas demokrasi di ruang digital.
Seperti kita ketahui, fenomena buzzer politik terus berlangsung di media sosial. Keberadaannya menciptakan polarisasi, menyebarkan disinformasi dan mengancam kebebasan berpendapat.
Para buzzer politik, kerap berafiliasi dengan partai politik atau tokoh tertentu. Mereka menggunakan memanfaatkan ruang digital untuk menggiring opini publik, menyerang lawan politik, bahkan membungkam kritik terhadap pemerintah atau tokoh politik tertentu.
Baca juga: Jalan Panjang Prof Ade Maman: Tas Plastik, Jaring Ikan hingga Kursi Rektor Unsika
Hendry menilai, buzzer merupakan alat propaganda digital yang menciptakan polarisasi dan memanipulasi opini publik.
“Buzzer itu sebagai alat propaganda digital yang membentuk polarisasi dan dinamika politik. Cara kerjanya dengan memanipulasi opini publik atau menciptakan citra politik sosok tertentu,” katanya pada Senin, 12 Mei 2025.
Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada regulasi dan etika politik yang jelas terkait penggunaan buzzer yang memperkeruh penyebaran informasi, termasuk penggunaan akun fake (palsu) hingga teknologi deepfake untuk mempengaruhi persepsi masyarakat.
“Di Amerika Serikat, buzzer sangat sering digunakan. Karena itu saya menyebutnya sebagai penumpang gelap demokrasi,” tambahnya.
Baca juga: Dari Balik Jeruji ke Jalan Damai: Dua Napi Terorisme di Karawang Kini Dinyatakan Bebas
Di samping itu, Hendry menjelaskan bahwa masyarakat kini tengah berada dalam era post-truth, dimana kebenaran bukan lagi soal mempercayai fakta.
Kebohongan yang dikemas menarik dan diproduksi secara masif, bisa dianggap sebagai suatu kebenaran.
Untuk menangkal dampak negatif buzzer politik, Ia menilai dunia akademik memiliki peran penting. Akademisi khususnya mahasiswa, bisa menjadi agen perubahan yang kontra buzzer di media sosial.
