KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Pasca pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Cilewo, Kecamatan Telagasari, saat ini kondisi kantor desa terlihat sepi. Kantor desa hanya diisi oleh Pjs PNS Desa Cilewo, Kartawijaya saja. Hal tersebut diduga para pertangkat belum bisa menerima kekalahan.
Dimana mayoritas perangkat desa merupakan pendukung berat Sadeli, calon kades yang tidak terpilih. Sehingga para perangkat desa memilih untuk tidak melanjutkan tugasnya, kendati honor di tahun 2017 sudah diberikan kepada mereka. Kini nyaris tidak ada pelayanan sama sekali di desa.
Kartawijaya, Pjs Desa Cilewo mengatakan, hampir tiga pekan setelah Musdes pihaknya bekerja sendirian tanpa dibantu perangkat desa satupun. Bahkan seluruh fasilitas seperti komputer, laptop, dan printer pun tidak ada di kantor desa, yang hasilnya membuat pelayanan menjadi terhambat.
“Selama ini saya yang melayani langsung warga, dari mulai pengetikan, tandatangan dan mengurus semua keperluan desa. Karena tidak ada satupun perangkat desa. Bahkan saya untuk mengetik dan print saja harus ke warnet atau kekantor kecamatan,”Ungkapnya kepada Koran Berita(Grup Tvberita.co.id), Rabu (17/1).
Bahkan Kartawijaya menyebutkan, SPJ tahun 2017 hingga saat ini belum juga dibuatkan oleh pemerintahan sebelumnya (Sadeli,red), sehingga akan berdampak pada pencairan anggaran tahun 2018 jika belum dibuatkan dan akan menjadi bumerang baginya. Karena uang sudah dicairkan namun laporan pertanggung jawaban belum ada.
“SPJ yang belum dibuatkan oleh Pemerintah Desa Cilewo sebelumnya yaitu anggaran pemerintah yang dikucurkan pada tahun 2017, khususnya tahap dua dari mulai ADD, DD, Banprov, dan DBH. Padahal saya sudah berupaya, namun hingga kini tidak tahu keberadaan Sadeli dimana,” terangnya.
Sementara itu Omang, Kepala Desa Cilewo terpilih dalam Musdes beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya tidak akan mau untuk membuat SPJ tahun 2017. Pasalnya pada saat itu bukan masa kepemimpinannya.
“Masa orang yang makan nangkanya saya yang kena getahnya sih. Ya harus berani dong bertanggung jawab. Kalaupun ada kekurangan sedikit ya pasti akan saya bantu. Kalau tidak kunjung dibuat, selain akan menghambat pencairan anggaran tahun 2018, juga bisa kena pidana. Karena itu bukan uang pribadi, tetapi uang rakyat yang harus jelas pertanggungjawabannya,”ujar Omang.
Dirinya juga menegaskan, Pjs harus jemput bola jika memang pemerintah desa sebelumnya belum membuat SPJ, jangan hanya menunggu.
“Karena saya yakin Sadeli tidak menghilang, dia masih ada di sekitar wilayah sini. Kalau dibiarkan bagaimana pemerintahan selanjutnya bisa berjalan, apalagi waktu pelantikan tinggal menghitung hari,” katanya.(cr3/ds)
