Beranda Purwakarta CV Penghegar Nilai Administrasi BPN Amburadul, PN Hadirkan Tiga Saksi

CV Penghegar Nilai Administrasi BPN Amburadul, PN Hadirkan Tiga Saksi

PURWAKARTA, TVBERITA.CO.ID– Sidang Gugatan CV Penghegar terhadap PT PSBI terkait konsinyasi lahan CV Panghegar yang dititipkan di Pengadilan Negeri Purwakarta menghadirkan tiga orang saksi.

Gugatan terkait penolakan terhadap nilai konsinyasi PT PSBI terhadap lahan yang akan digunakan untuk proyek KCIC yang diduga penuh dengan kecurangan, karena aturan terkait musyawarah nilai penggantian lahan tambang milik CV Panghegar yang berada di Desa Cilalawi, Kecamatan Sukatani, Purwakarta tidak dilakukan.

Tedi Sutendi dari CV Panghegar, Uwar Suwardi tokoh masyarakat Desa Cilalawi yang juga sebagai penerima ganti rugi, dan Eko Budi Harsono dari PT BCA hadir sebagai saksi.

Dalam keterangan ketiganya, mengatakan, bahwa mereka tidak pernah menerima undangan apapun terkait pembahasan nilai penggantian lahan tambang yang terkena dampak proyek KCIC dan tidak ada kesepakatan apapun dengan PT PSBI.

“Sudah jelas sekarang, bahwa dugaan pihak PSBI dan BPN diduga main mata terkait prosedur nilai penggantian lahan milik perusahaan tambang,” jelas Acep Maman perwakilan CV Panghegar Selasa (26/11).

“Dugaan akal-akalan antara pihak PSBI dan BPN semakin jelas terutama pengakuan bahwa surat dan pembahasan nilai penggantian lahan sudah ditempuh,” ujarnya.

“29 Maret 2018 berita acara pihak yang menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan dari pihak BPN,” jelasnya

“Sementara dari pihak PSBI tanggal 18 September 2018 mengundang pihak Panghegar untuk membahas akses jalan pada bidang tanah yang terkena proyek, artinya berita acara tanggal 29 Maret 2018 kok bisa dibuat, sementara 18 September 2018 masih ada pembahasan akses jalan.

“Yang lebih parah lagi tanggal 28 Januari 2019 ESDM Jabar mengirimkam surat untuk mengundang pihak Panghegar untuk membahas peninjauan lapangan,” paparnya.

“Kemudian muncul lagi surat undangan 7 Mei 2018 dari BPN terkait musyarawah bentuk ganti rugi yang bertempat di kantor BPN, lalu administrasinya surat menyurat bahaimana, silahkan saja publik menilai,” tegasnya.

Acep pun menuntut Pihak BPN harus bertanggung jawab, terutama Kasi Pengadaan Tanah BPN Purwakarta harus bisa menjelaskan dan PT PSBI dipersilahkan membuktikan apa yang disebutnya sudah melalui aturan. (trg/kie)