KARAWANG – Sejumlah Kepala Desa (Kades) mengeluhkan terkait anggaran Dana Desa 2026 yang turun drastis di Karawang, Jawa Barat. Kondisi itu disebut akan menghambat rencana pembangunan desa yang telah digagas.
Diketahui, pagu anggaran dana desa Kabupaten Karawang tahun 2026 sebesar Rp 146 miliar, atau menurun Rp 49 miliar jika dibandingkan anggaran tahun 2025 senilai Rp 196 miliar.
Kades Pasirawi, Kecamatan Rawamerta, Ahmad Sobari menyebut drastisnya penurunan dana desa tersebut tentu berdampak signifikan pada program pembangunan.
Baca juga: PKB Karawang Dukung Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Efisien dan Minim Kecurangan
Terlebih Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mewajibkan desa untuk alokasi dana 30 persen untuk Koperasi Merah Putih.
“Tentu pembangunan desa jadinya terhambat, tadinya kami sudah musdes, tapi karena ada pemangkasan jadi terhambat. Dari rencana mau pembangunan di 3 titik, jadi cuman bisa di 1 titik, tapi ya mau gimana lagi kalau pagunya sekian,” ujarnya kepada tvberita pada Selasa, 13 Januari 2025.
Pada tahun sebelumnya, lanjut dia, Desa Pasirawi mendapat dana desa sebesar Rp 1,1 miliar, dan jumlahnya menurun drastis menjadi sekitar Rp 373 miliar.
“Sebelumnya 1,1 M terus jadi kisaran 373 juta. Tapi ya mau gimana lagi kalau pagunya sekian, saya selaku kades hanya bisa menerima saja,” ungkapnya.
Baca juga: Dana Desa 2026 di Karawang Berkurang Rp 49 M, Dipakai untuk Kopdes Merah Putih
Kemudian terkait alokasi 30 persen untuk Koperasi Desa Merah Putih, Sobari menilai keputusan tersebut sangat membebani pemerintah desa karena dinilai mengacak-acak skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang selama ini sudah dipatok untuk berbagai program prioritas.
“Pagu sudah ada porsinya, 40 persen untuk pembangunan, 30 persen operasional, lalu BLT, pendidikan, dan kesehatan juga ada. Kalau sekarang dipotong 30 persen, otomatis program yang sudah direncanakan jadi berkurang,” paparnya.
