KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Dana anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Karawang untuk angkatan 67 diperkirakan akan tembus hingga lebih dari Rp.9 Miliar.
Bertambah lebih banyak dari anggaran yang sudah diplot oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karawang sebesar Rp. 7,9 Miliar.
Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Karawang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Nathala Sumedha kepada Koran Berita yang ditemui sesaat sebelum rapat Banggar Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dimulai, Rabu (30/8/2018).
Dikatakan Nathala, terkait pelaksanaan Pilkades Fraksi PDIP mendukung apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk menggelar pelaksanaan pilkades serentak mengingat memang pada tahun 2019 masa jabatan kepala desa tersebut sudah berakhir dan juga dimana waktunya beririsan dengan gelaran pemilihan umum Legislatif dan Presiden.
Namun permasalahannya adalah, kata Nathala, anggarannya dari mana dan nilai anggaran yang disampaikan TAPD pun dinilai kurang. Mengingat keterlibatan Satpol PP juga Keamanan Lingkungan sangat dibutuhkan konstribusinya untuk pengamanan.
“TAPD mengajukan anggaran sebesar Rp.7,9 Miliar. Akan tetapi Satpol PP pun mengajukan meminta biaya untuk pengamanan. Tentu jelas yang dibutuhkan lebih dari itu. Karena memang penegak perda dan linmas pun perlu dilibatkan. Saya rasa kita memerlukan anggaran antara Rp.9 Miliar sampai Rp. 10 Miliar. Pertanyaannya ada atau tidak anggarannya,”ujar Nathala memaparkan.
Nathala juga menyesalkan, Kenapa TAPD tidak memberikan informasi kepada pihaknya (DPRD) terkait pelaksanaan Pilkades ini sejak awal. Padahal DPRD adalah juga merupakan bagian dari pemerintahan.
Dan Banggar sendiri sudah sejak awal menanyakan dan memberikan masukan kepada TAPD terkait akan adanya pelaksanaan Pilkades ini, apakah akan dianggarkan atau tidak. Namun jawaban mereka saat itu tidak.
“Tidak hanya itu, kami juga mempertanyakan kenapa Bupati Karawang mengeluarkan Perbup seperti itu tanpa memberitahukan kepada kami. Ini yang kami sesalkan. Kami sudah minta penjelasan kepada TPAD seperti apa sebenarnya,”ulasnya.
Bahkan kepada TAPD pun, lanjut Nathala, Banggar juga mempertanyakan surat rekomendasi pendampingan dari Kejaksaan dan KPK juga surat rekomendasi dari Kemendagri.
“Dan mereka menjelaskan ada, dan kami meminta salinan surat tersebut sebagai dasar pegangan kami. Betul atau tidak secara tertulis ada rekomendasi dari Kemendagri dan jawaban tertulis dari pihak Kejaksaan,”ucapnya.
Diterangkan Nathala, pihaknya hanya meminta pemerintah daerah untuk memenuhi aturannya dengan tidak melabrak kesana kemari. Silahkan persiapkan, jangan hanya berkoar-koar di media seolah DPRD tidak mendukung adanya pilkades ini.
“Jadi intinya Kami meminta tiga syarat kepada TAPD demi terlaksananya Pilkades Serentak yang akan digelar di bulan November mendatang. Pertama surat rekomendasi pendampingan dari Kemendagri, Kejaksaan dan KPK. Kedua meningkatkan PAD sebesar 15 persen, dan ketiga jika tidak mampu meningkatkan PAD maka pangkas segala kegiatan dinas yang tidak penting seperti sosialisasi, rapat-rapat, belanja ATK, seragam atau lainnya,”tandasnya.
Saat ini ulas Nathala, Banggar pun masih ingin tahu uang ini dapat dari mana uang sebesar Rp. 7,9 Miliar tersebut yang mereka anggarkan di dalam kondisi keuangan pemda Karawang yang sedang morat marit.
“Ya, Kita lihat sampai tanggal 7 September mendatang pada saat finalisasi pembahasan apakah mampu tidak pemda meningkatkan PAD sebesar 15 persen, atau melakukan efesiensi angaran agar tidak mengganggu anggaran yang bersunggingan dengan rakyat,”bebernya.
“Sepertinya pemda ini memudahkan suatu masalah tanpa melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan kami. Padahal kami adalah tugasnya melakukan pengawasan dan penganggaran. Jadi jangan sampai pemda berjalan tanpa ada pengawasan. Sehingga saya bilang jangan sampai ada dusta diantara kita,”sindirnya.
Nathala pun mempersilahkan TAPD mempersiapkan anggaran perhelatan Pilkades ini. “Jangan sampai calon – calon kepala desa ini kemudian mengumpulkan uang dengan cara patuangan. Padahal Kabupaten Karawang ini punya banyak duit, hanya bagaimana pemda mampu atau tidak mengumpulkan dan melakukan penagihan PADnya,”pungkasnya.(nin/ds)
