KARAWANG – Aksi demo yang digelar di depan Kantor PT Jui Shin Indonesia (JSI) dikabarkan berakhir ricuh. Massa merusak pagar dan membakar kantor pos satpam lantaran kesal pihak manajemen tidak mau menemui mereka.
Dari informasi yang dihimpun, aksi tersebut diigelar buntut diterbitkannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Januari 2024, di wilayah Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Pangkalan.
Izin tersebut diberikan kepada PT Mas Putih Belitung (MPB) untuk menambang batu kapur dari wilayah KBAK sebagai bahan baku semen PT JSI.
Baca juga: Bupati Aep Pastikan BPOM Akan Buka Kantor di Karawang, Targetkan Juni 2025 Mulai Aktif
Salah satu peserta aksi, Ruwog, menyebut massa kecewa karena tak mendapat respons manajemen PT JSI. Sejak pagi hingga siang hari, tak satu pun perwakilan PT Jui Shin Indonesia menemui pengunjuk rasa untuk berdialog.
Hal ini lah yang memicu emosi massa yang kemudian meluapkan kekecewaan mereka dengan membakar fasilitas di sekitar gerbang masuk pabrik.
“Sejak pagi tidak ada satu pun yang keluar menemui kami. Aparat seharusnya juga bisa lebih tegas. Massa tidak hanya ingin membuat onar, tapi menuntut keadilan dan respons,” ujarnya.
Baca juga: Rektor Unsika Klaim Kelas Kontainer Tahan Rusak dan Bencana: Ini Standar Internasional
Massa juga mendesak Bupati Karawang untuk hadir dan merespons tuntutan mereka. Kehadiran kepala daerah dinilai penting sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat yang tengah memperjuangkan hak-haknya.
“Kalau bupati punya hati nurani, harusnya datang ke sini. Kami dianggap tidak ada, padahal kami bagian dari masyarakat Karawang,” tambah Ruwog.
