Beranda Regional Dewan Jabar Minta Penegakan PPKM Mengedepankan Pola Persuasif Bukan Arogansi

Dewan Jabar Minta Penegakan PPKM Mengedepankan Pola Persuasif Bukan Arogansi

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Partai Gerindra meminta penegakan PPKM dilakukan bukan dengan tindakan arogansi aparat terhadap para pedagang kecil tetapi harus dengan pola persuasif dan santun.

Anggota DPRD Jawa Barat, Ihsanudin meminta pemerintah bersikap bijak dan adil dalam menjalankan PPKM Darurat, terutama kepada rakyat kecil yang terpaksa harus berjualan demi mencukupi kebutuhan hidup.

“Jangan sampai para aparat melampiaskan kemarahan dengan menghilangkan rasa kasih sayang kepada para fuqoro (rakyat kecil) yang mencari rizqi dengan mengandalkan bakulan nasi goreng, jual bubur, jual mie, sehingga dagangan mereka diobrak-abrik karena alasan PPKM Darurat,” kata Politisi Partai Gerindra, Senin (19/7/2021)

Ihsanudin juga mempertanyakan kepekaan pemerintah terhdap masyarakat keciil yang sangat terdampak dari kebijakan PPKM tersebut.

“Sudahkah pemimpin tahu nasib mereka? Sudahkan tahu kenapa mereka tetap jualan? Sudahkan pemerintah sidak pada rakyat yang kelaparan? Tahu, ‘kan mereka dikejar kejar kebutuhan hidup?” ujarnya.

Ihsanudin berharap aparat mengedepankan cara-cara persuasif dan bijaksana ketika menegakkan aturan PPKM Darurat ini. Jangan sampai, penegakan aturan ini justru menimbulkan permasalahan baru.

“Ini sebisa mungkin dilakukan dengan cara-cara persuasif, jangan sampai menimbulkan masalah baru,” sambungnya.

Ia menjelaskan, secara substansial, PPKM Darurat bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan meminimalkan kontak fisik mobilitas masyarakat. Namun, jika diihat dari sisi psikis, tentu masyarakat ada batasnya. Karena tidak mungkin mereka terus berada di dalam rumah sementara keluarganya juga butuh makan dan minum.

“Psikis orang pasti akan galau apalagi situasi memang sedang sulit, ada kebutuhan esok hari harus makan apa demi menyambung hidup keluarga. Tapi aktivitas itu sebisa mungkin jangan sampai menyebabkan terjadinya kontak fisik dengan orang lain,” jelas Ihsanudin.

Ihsanudin berpendapat, bahwa dibutuhkan pola pendekatan yang bijak dan adil sehingga penegakan aturan ini tidak sampai menyinggung perasaan masyarakat.

“Harus ada permaklumannya. Menegur atau mengingatkannya pun harus dengan cara-cara persuasif, apalagi saat bertindak tidak ada pembagian bantuan sosial dari aparat, ujar politisi muda asal Dapil Karawang- Purwakarta ini.

Di sisi lain, percepatan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak PPKM Darurat ini juga dinilainya penting. Menurutnya, apabila percepatan pemberian bansos ini diseriusi betul oleh pemerintah tentu dampak psikis masyarakat akan lebih rendah. Sehingga tidak ada lagi masalah-masalah yang muncul di publik dampak dari pembatasan ini.

“Inilah yang menurut saya pendekatannya harus wise, bijaksana, persuasif jangan sampai terjadi konflik. Saya kira masyarakat kita itu masyarakat yang kalau diajak ngomong baik-baik pasti saling menyadari,” tutupnya. (ddi)

Artikel sebelumnya105 Warga Binaan di Lapas Karawang Jalani Vaksinasi COVID-19
Artikel selanjutnyaUpaya Mahasiswa KKN UBPK dalam Pembinaan dan Pengembangan UMKM Desa Karyasari