KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Rieke Diah Pitaloka, berharap pemerintah membatalkan rencana impor beras yang direncanakan Kementerian Pertanian. Hal tersebut disampaikannya, saat melakukan kunjungan kerja daerah pemilihan di Kabupaten Karawang, Rabu (24/1).
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian dan dinas terkait, produksi beras di Jawa Barat pada bulan Januari hingga April 2018 mencapai 2,6 juta ton.
“Total luas panen mencapai 778.992 hektar, perkiraan produksi gabah 4.152.607 ton, dan perkiraan hasil produksi beras sebanyak 2.605.346 ton,” ujar Rieke usai menemani petani Karawang yang sedang panen di wilayah Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat.
Dijelaskannya, jika dihitung secara rinci dengan jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 47 juta orang dan asumsi konsumsi beras 10 kilogram perbulan setiap orangnya. Maka jumlah kebutuhan mencapai 470 juta kilogram atau 470 ribu ton beras perbulan.
“Maka, hasil panen pada bulan Januari hingga April 2018 yang sebanyak 2,6 juta ton tersebut, bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jawa Barat selama kurang lebih 5,5 bulan,” katanya.
Menurut Rieke, para petani sangat mengharapkan kebijaksanaan pemerintah untuk tidak mengimpor beras di saat menjelang panen raya, dan meminta subsidi harga dari pemerintah. Agar Bulog membeli gabah dan beras petani dengan harga yang tidak rendah.
Diungkapkan Dasim, salah seorang petani asal Karawang, saat ini para petani sangat khawatir jika beras impor datang pada saat panen raya seperti sekarang, maka harga beli dari para petani bisa dipastikan akan turun.
“Bahkan sekarang baru isu akan impor saja, harga beli beras petani sudah turun. Tadinya sebelum isu impor Rp 7200 perkilogram, sekarang turun menjadi Rp 6000,” katanya.
Terkait hal itu, Rieke meminta pemerintah memperhatikan harga beras di pasar saat ini. Dimana beras kualitas terendah saja, harganya sangat tinggi mencapai Rp 10.000 perkilogram.
“Pemerintah harus bergerak cepat membongkar indikasi permainan harga beras ditingkat konsumen, yang indikasi kuatnya dijadikan pembenaran keputusan impor,” katanya. (put/ds)
