LEMAHABANG, TVBERITA.CO.ID- Merasa belum puas atas aksi unjuk rasa warga Desa Ciwaringin, Lemahabang, beberapa waktu lalu yang mempertanyakan keteransaparanan Ketua Bumdes dan Pemerintah Desanya, akhirnya warga menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak dari sebelumnya.
Pantauan Koran Berita (Grup Tvberita.co.id), aksi kali ini selain dihadiri warga Desa Ciwaringin juga dihadiri tokoh masyarakat, pengurus Bumdes, BPD dan Kepala Desa Ciwaringin. Hasil Musyawarah antara warga dengan pemerintah desa akhirnya berujung mufakat, dimana pengurus Bumdes Desa Ciwaringin akan mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu dekat ini.
Ahmad tajudin menjelaskan, pihaknya dan pengurus Bumdes Desa Ciwaringin lainnya akan mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu dekat ini. Kemundurannya itu atas dasar kesadaran pribadi, dimana dirinya mengakui sudah tidak mampu lagi mengurus Bumdes Desa Ciwaringin.
“Setelah administrasi saya selesaikan maka saya akan mengundurkan diri jadi pengurus Bumdes. Memang mengakui kalau kita (Pengurus Bumdes,red) tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena anggaran untuk pinjaman itu tidak bisa menampung seluruh warga Ciwaringin,” ungkap Ahmad Tajudin, Bendahara Bumdes Desa Ciwaringin, Minggu (07/01).
Tajudin Juga berharap pengurus bumdes yang mendatang bisa lebih baik dari pada pengurus bumdes yang saat ini. Dirinya juga berkilah terkait pinjaman yang hanya dikeluarkan kepada keluarga kades dan hanya kepada petani yang notabene golongan mampu.
“Memang uang bumdes itu kita pinjamkan kepada petani, tetapi bukan petani yang kaya, namun petani yang tidak mampu. Adapun nama anak kades yang tertera dalam catatan Bumdes itu dipinjam oleh tetangga Kades yang memang membutuhkan uang tersebut, namun saat itu belum memiliki KTP. Sehingga disarankan untuk menggunakan KTP anak Kades,” terangnya.
Sementara itu Kepala Desa Ciwaringin, Ocih mengatakan, dirinya mengakui jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi pinjaman bumdes secara gamblang keseluruh warga. Pasalnya pihaknya terbentur dengan anggaran pinjaman yang dikucurkan oleh pemerintah untuk simpan pinjam yang hanya Rp30 juta lebih, sehingga dikhawatirkan tidak bisa mengcover seluruh pinjaman bagi warga.
“Ya memang saya akui ada kekurangan dalam pemerintahan saya terutama dalam sosialisasi Bumdes. Padahal sosialisasi kepada RT, dan Kadus sering saya lakukan mengenai Bumdes ini. Padahal saya juga sudah sering kali menekankan kepada Pengurus Bumdes untuk sosialisasi dan terbuka dalam menjalankan program pemerintah ini,” ungkap Kades.
Memang terang Kades, selama ini peranan pengurus bumdes kurang maksimal, kendati berulangkali pihaknya sudah menegur untuk melakukan transparansi anggaran dan program kepada warga tidak kunjung digubris.
“Dengan peristiwa ini jadi ada hikmahnya juga, karena walaupun SK pengurus Bumdes kades yang bikin, tetapi ketika tidak ada alasan untuk memberhentikan kita juga tidak bisa meberhentikan,”katanya.(cr3/ds)
