KARAWANG – Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang dalam menanganani kasus korupsi dinilai buruk. Gabungan LSM dan ormas dijadwalkan akan geruduk Kantor Kejari Karawang.
Ketua Forum Karawang Bersatu, Asep Irawan menyebutkan, aksi unjuk rasa itu bakal dilangsungkan besok, Jumat (8/12) bertepatan jelang Hari Anti Korupsi keesokan harinya.
Dia menilai, Kejari Karawang selama ini mandul dalam mengusut kasus korupsi. Hal itu terbukti dengan tidak adanya produk hukum kasus korupsi yang dihasilkan selama setahun ini.
Baca juga: Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus Korupsi Perumahan TNI AD, Salah Satunya Sekda Karawang
Padahal, tidak sedikit laporan pengaduan korupsi dari warga yang masuk Kejari Karawang, tetapi penyelidikan kasusnya terkesan menguap tanpa jejak.
“Laporan pengaduan dugaan korupsi banyak yang masuk. Penanggilan terhadap sejumlah orang juga untuk dimita keterangan sudah dilakukan, tapi hasilnya tidak ada karena hilang begitu saja penganannya. Atas dasar itu kami dari Forum Karawang bersatu Jumat besok akan unjuk rasa di kantor Kejari,” kata Asep Irawan, Kamis, 7 Desember 2023.
Pihaknya menilai Kepala Kejari Karawang, Syaifullah tidak serius dalam mengusut dugaan kasus korupsi. Padahal, Syaifulah sudah menjabat 10 bulan di Karawang, namun tidak ada satu pun produk hukum yang dihasilkan.
Baca juga: Implementasi MBKM, 7 Mahasiswa UBP Karawang Ikuti Student Exchange ke Thailand
Menurut Asep Irawan, sejumlah kasus besar yang sedang ditangani Kejari Karawang tidak ada kejelasan apakah kasusnya naik atau tidak.
Padahal masyarakat sudah mempertanyakan seperti kasus dugaan korupsi Penerangan Jalan Umum (PJU), kasus dugaan korupsi di PT.n Pupuk Kujang. Padahal kedua kasus tersebut sempat menjadi perhatian masyarakat.
“Kok tiba-tiba kasus yang sedang ditangani hilang begitu saja tanpa ada kabar. Boleh dong kami menduga-duga ada apa ini,” katanya.
Asep Irawan juga mengingatkan proyek Pemkab Karawang yang bernilai ratusan miliar rupiah bermasalah padahal sudah mendapat pendampingan hukum dari Kejari Karawang. Padahal tujuan pendampingan hukum agar pekerjaan proyek sesuai dengan aturan.
