CIANJUR, TVBERITA.CO.ID- Segudang persoalan yang melilit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur, membuat geram banyak pihak. Bahkan sejumlah kalangan mendesak Dirut RSUD mundur dari jabatannya.
Tak hanya Dirut RSUD yang dijabat Ratu Tri Yulia, namun Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan pun menilai, sejumlah pejabat di rumah sakit plat merah tersebut harus dirombak.
“Masalahnya sudah banyak, indikasi kejanggalan dan pelanggaran pun sudah terlihat jelas. Jadi apa lagi yang mau diharapkan dari pejabat RSUD sekarang? Kalau gak mampu menyelesaikan masalah, copot saja,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Rabu (31/1/2018).
Persoalan masih adanya pasien yang disuruh membeli obat sendiri dari luar rumah sakit, Rudi menilai, hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi dan tak boleh hanya menyalahkan BPJS Kesehatan menunggak.
“Masalahnya kan ada di RSUD sama BPJS, kenapa pasien yang harus jadi korban? Lagian kita belum tahu jelas, benar gak hal itu gara-gara BPJS nunggak? Kalaupun benar, seharusnya pihak RSUD bisa mengantisipasinya, bukan selesai dengan menyalahkan pihak lain,“ tegasnya.
Tak hanya pasien, sambung Rudi, BPJS menunggak yang selalu dijadikan alasan pihak RSUD pun menimbulkan banyak masalah lainnya. Bahkan, perawat dan tim medis pun turut menjadi korban.
“BPJS nunggak ini selalu jadi alasan. Akibatnya pelayanan terhadap pasien buruk, hak perawat dan tim medis tak dibayarkan, bahkan limbah medis berbahaya yang menumpuk pun katanya diakibatkan BPJS menunggak, sehingga pihak ketiga yang mengangkut limbah belum dibayar sejak awal kontrak,“ bebernya.
Ia mengaku melihat banyak kejanggalan ketika BPJS menunggak selalu jadi alasan. Salah satunya terkait pengadaan aset senilai miliaran rupiah, namun sejumlah asetnya malah tak diyakini keberadaannya alias terindikasi hilang.
“Fakta ini bisa dilihat dari laporan BPK RI. Ini kan aneh, pengadaan aset miliaran rupiah bisa dilakukan bahkan asetnya gak jelas, tapi hak pegawainya tak dibayarkan. Ini benar-benar janggal,“ ungkapnya.
Persoalan lain yang cukup memalukan, sambung Rudi, yakni persoalan adanya pungutan liar (pungli) pada rekrutmen pegawai RSUD Sayang Cianjur. “Pokoknya karena terlalu banyak masalah yang terjadi, jadi wajar kalau masyarakat marah dan menuntut agar pejabat RSUD harus dirombak. Ini tak bisa dibiarkan,“ katanya.
Sementara itu, hal yang sama pun diungkapkan Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad. Guna menyikapi peliknya persoalan yang melilit RSUD Sayang, ia menilai langkah yang harus segera dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, yakni merombak pejabat yang saat ini bercokol di manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut.
Alasan kenapa harus segera dilakukannya perombakan, sambung Ari, sebab persoalan yang terbongkar sekarang ini sudah sedemikian parah. Jika diibaratkan penyakit, Ari menyebut, istilah medisnya RSUD Sayang mengidap penyakit akut.
Menurutnya, persoalan yang terungkap sekarang ini harus menjadi pertimbangan Bupati Cianjur. Pasalnya, BLUD harus segera diselamatkan, salah satu caranya dengan melakukan perombakan pejabat yang sekarang ini bercokol di manajemen RSUD Sayang.
“Penyakitnya sudah akut, tak cuma pelayanan saja dari segi pengelolaan keuangan dan aset juga banyak yang janggal. Jadi perlu penanganan cepat dan khusus, bila perlu amputasi saja,” tegas Ari kepada Berita Cianjur, Rabu (31/1/2018).
Ke depan, sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, Ari menyarankan BLUD milik Pemkab Cianjur itu melakukan transparansi, salah satunya terkait pengelolaan keuangan.
“Dijelaskan kepada publik, berapa anggaran dari pusat dan APBD yang dikelola RSUD dan berapa yang memang merupakan hasil BLUD itu sendiri. Supaya jelas, kalau kata Wabup Herman mah supaya ‘tidak ada dusta di antara kita’,” ucapnya.
Sebelumnya, Ari menyebut berbagai persolan yang bermunculan di RSUD Sayang tak ubahnya seperti penyakit komplikasi yang memerlukan penanganan segera.
Ari mengungkapkan, persoalan yang terungkap saat ini bukan hal yang baru. Namun karena penyelesaiannya tidak dilakukan secara serius akhirnya menjadi berlarut-larut hingga saat ini.
“Jika diistilahkan permasalahan ini seperti fenomena gunung es. Jadi yang terlihat hanya puncaknya, tetapi sebenarnya permasalahan yang lebih besar tertutupi oleh permukaan air,” ungkap Ari.
Tidak menutup kemungkinan, lanjut Ari, persoalan yang sebenarnya belum terungkap hingga saat ini. Menurutnya, persoalan yang terungkap saat ini masih sebatas yang terlihat dari luar. Padahal ada persoalan yang lebih besar yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi.
“Pungli, limbah B3, layanan kesehatan sampai dugaan raibnya aset RSUD itu baru terungkap kulitnya saja. Kalau saja diusut hingga akarnya oleh aparat, tidak menutup kemungkinan akan mengerucut pada dugaan korupsi,” ucapnya.
Ari menilai, pemeriksaan khusus yang dilakukan tim Inspektorat Daerah (Irda) terhadap RSUD, bisa menjadi pintu masuk aparat untuk menindaklanjuti persoalan RSUD yang selama ini hangat diberitakan media massa.
“Jadi kalau terbukti, bahkan sampai ada kerugian keuangan Negara, aparat penegak hukum sebaiknya segera bertindak. Artinya sanksi terhadap oknum harus ditegakkan,” tandasnya.
Menanggapi RSUD disebut terserang penyakit komplikasi, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, pada intinya solusi semua persoalan di lingkungan Pemkab Cianjur, semua dinas termasuk BLUD harus bekerja dengan benar dan bisa meningkatkan pelayanan.
“Semua harus bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Tidak cuma RSUD saja tapi dinas lain, seperti PUPR, Badan Pendapatan, Pertanian dan lainnya harus bekerja dengan baik, sesuai aturan,” ujar Herman saat ditemui di kantornya.
“Kalau semua dinas bekerja dengan baik dan benar, keberhasilan untuk semua, visi misi yang kita inginkan Cianjur Maju dan Agamis terwujud. Gongnya pemerintahan kita ya supaya masyarakat Cianjur itu sejahtera sesuai dengan janji politik kita waktu itu,” sambungnya.
Disinggung terkait pemeriksaan khusus yang dilakukan tim Irda, Herman mengaku jika pemeriksaan itu merupakan perintah darinya. Intinya agar tidak ada lagi oknum yang nakal di sana.
“Itu perintah dari saya. Salah satunya kemarin kan ada kabar soal pungli rekrutmen pegawai. Ya saya minta supaya clear diperiksa khusus saja sama inspektorat,” pungkasnya. (*)
