Beranda Regional DPRD Jabar: Fokus Pulihkan Ekonomi dan Stop Ketimpangan Pembangunan

DPRD Jabar: Fokus Pulihkan Ekonomi dan Stop Ketimpangan Pembangunan

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Ihsanudin M.Si, mengapresiasi sekaligus memberi catatan atas upaya Pemprov Jabar yang menjadi salah satu daerah penggerak pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Rabu (17/2/2021)

Ihsanudin mengingatkan Pemprov agar pemulihan ekonomi di daerah ini tidak menimbulkan atau bahkan melahirkan ketimpangan baru di bidang pembangunan.

Anggota dewan dari Dapil Karawang-Purwakarta ini menekankan Pemprov agar melakukan akselerasi pemulihan ekonomi bersama dinas-dinas terkait dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat secara merata dan berkeadilan.

“Jangan ada ketimpangan pembangunan baru seperti yang selama ini masih terjadi,” ungkapnya.

Agar pemulihan ekonomi berjalan adil dan tidak ada ketimpangan, Ihsanudin menyarankan Pemprov Jabar melakukan refocusing tugas prioritas antara lain pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kerakyatan lainnya, dan pengentasan kemiskinan.

Pemprov Jabar, tambahnya, dapat memacu kebangkitan ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pemulihan UMKM dan sektor pariwisata.

“Tiga sektor ini memiliki dampak ekonomi dan dampak sosial besar, mendongkrak pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat,” kata Ihsanudin.

Ia juga menjelaskan, dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat begitu terasa di semua sektor. Antara lain terhadap eksistensi para pelaku UMKM. Karenanya Ihsanudin meminta pemerintah lebih care pada penyelematan nasib UMKM yang terdampak resesi ekonomi saat ini.

Dijelaskan, hasil Survei UNDP tergambar bahwa UMKM mengalami kesulitan keuangan akibat terdampak pandemi Covid-19.

“Ada tiga dampak utama yang dirasakan pelaku UMKM, yakni kesulitan untuk membayar utang, membayar biaya tetap seperti sewa tempat, dan yang terakhir kesulitan pembayaran gaji karyawan,” paparnya.

Ihsanudin menyarankan pelaku UMKM melakukan adaptasi dengan cara bertransformasi dari offline menjadi online.

“Sehingga jumlah UMKM yang berpindah menjadi online meningkat, dari sebelumnya 28 persen menjadi 44 persen. Akan tetapi transisi ini belum setinggi yang kita harapkan karena mereka masih mengalami kendala juga untuk mengoperasikan online,” ucapnya. (ddi)