KARAWANG — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X, Hj. Sri Rahayu Agustina, menyoroti permasalahan Karawang dari mulai banjir Karangligar hingga persoalan infrastruktur.
Sebagai pembuka, Sri Rahayu menyampaikan bahwa DPRD Jabar terus mengakomodasi berbagai program di daerah, termasuk penguatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pelajar tingkat SMA dan SMK.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Sri Rahayu juga menyoroti sejumlah isu strategis yang telah lama disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, salah satunya penanganan banjir Karangligar yang hingga kini belum memiliki solusi permanen.
Baca juga: Pemkab Karawang Percantik Kawasan Perkantoran, Ada RTH hingga Taman Bermain Anak
Menurutnya, banjir Karangligar telah terjadi selama puluhan tahun dan dapat terjadi hingga 10 kali dalam setahun. Namun, upaya penanganan kerap berhenti pada tahap kajian tanpa realisasi konkret.
Ia mengungkapkan, menjelang pelantikan gubernur, dirinya sempat menyampaikan langsung pandangan terkait langkah nyata penanganan banjir tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat itu menyampaikan rencana pembangunan waduk di wilayah Bogor sebagai upaya pengendalian banjir, meski belum berdampak langsung dalam jangka pendek.
Pada periode kepemimpinan berikutnya, muncul rencana pembangunan embung serta perbaikan pintu air dengan estimasi anggaran sekitar Rp2 miliar. Sri Rahayu menyatakan akan terus mengomunikasikan rencana tersebut dengan Dinas PUPR Jawa Barat agar dapat direalisasikan.
Ia berharap, solusi penanganan banjir Karangligar dapat masuk dalam anggaran tahun 2025 sehingga tidak lagi menjadi persoalan rutin bagi masyarakat.
Selain banjir, Sri Rahayu juga menyampaikan keberhasilannya mendorong percepatan pembangunan jalan longsor di Wanasari yang kini telah rampung berkat dukungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di sektor kesehatan, ia menyoroti pembangunan RSUD Karawang yang sempat terhenti akibat keterbatasan anggaran. Kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp60 miliar, masing-masing Rp30 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp30 miliar untuk pengadaan alat kesehatan.
Baca juga: Cikampek Bakal Ditata Besar-besaran, Ketua DPRD Karawang Minta Warga Dukung
Meski bantuan peralatan dari Kementerian Kesehatan telah tersedia, pembangunan fisik rumah sakit belum berlanjut pasca pergantian kepemimpinan provinsi sehingga pelayanan belum optimal.
