KARAWANG – Komisi II DPRD Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ghajali Center membahas permasalahan yang terjadi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Petrogas Persada Karawang.
Rapat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal PD Petrogas agar kembali aktif untuk bisa melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan dan ekonomi, khususnya berkontribusi dalam menyumbang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Marmunah menjelaskan, RDP ini bertujuan untuk mencari solusi agar BUMD Pertogas Persada dapat beroperasi secara efektif dan transparan.
Baca juga: Konflik TKA Korea dengan PT Eutteum Global Berujung RDP di DPRD Karawang
“Kami berharap permasalahan di Petrogas segera diselesaikan. Rencananya, eksekutif akan mengangkat Dewan Pengawas (Dewas) yang baru melalui Unit Kerja Khusus (UKK). Dewas baru ini diharapkan mampu membawa perubahan positif,” ujarnya pada Kamis, 31 Januari 2025 di Ruang Rapat Gedung DPRD Karawang.
Mumun menambahkan, pengangkatan Dewas baru ini juga merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati Karawang.
