KARAWANG – DPRD Kabupaten Karawang menyoroti rendahnya realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) yang tercatat baru mencapai 57 persen hingga pertengahan November 2025.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Mumun Maemunah, menyatakan bahwa capaian tersebut jauh dari target yang diharapkan DPRD.
“Rata-rata realisasi OPD masih di bawah target, masih kecil. Apalagi DPKP baru 57 persen,” ujarnya, Senin (17/11).
Baca juga: Anak Disabilitas Tewas Dikeroyok 4 Orang, Salah Satu Pelakunya Staf Kecamatan di Karawang
Menurutnya, DPRD melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) telah berulang kali menekankan perlunya percepatan serapan anggaran. “Termasuk DPKP, kita terus mendorong agar program berjalan sesuai rencana,” katanya.
Mumun mengaku heran dengan pola belanja OPD yang cenderung menumpuk kegiatan di akhir tahun. Padahal, DPRD telah berkali-kali mengingatkan agar program dilaksanakan sejak awal untuk menghindari rendahnya serapan anggaran.
“Kalau pekerjaan program dihabiskan atau dikejar di akhir tahun, jadinya serapannya kecil. Tapi masih saja diulang terus,” tegasnya.
Ia mendesak agar OPD, terutama DPKP, segera menuntaskan program yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penanganan Jaringan Irigasi Tersier (JITUT).
“Sekarang sudah masuk musim penghujan, jadi kalau panen, jalan-jalan sawah bisa rusak,” jelasnya.
Baca juga: Pemkab Purwakarta Kawal Kasus Kematian Rido Hingga Tuntas, Seluruh Biaya Ditanggung Pemerintah
Kerusakan jalan sawah itu, lanjutnya, berpotensi menghambat pengangkutan hasil panen petani.
“Kalau pengangkutan terganggu, ongkos bisa mahal. Sementara harga padi bisa murah karena basah kehujanan,” tambahnya.
Mumun menegaskan bahwa percepatan program pertanian sangat penting agar petani tidak dirugikan. “Program harus berjalan tepat waktu agar hasil panen optimal,” ujarnya.
