Beranda Karawang DPRD Provinsi Ingatkan Pemda Segera Selesaikan Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Limbah Pertamina

DPRD Provinsi Ingatkan Pemda Segera Selesaikan Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Limbah Pertamina

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Pasca peristiwa tumpahan minyak di sumur YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) beberapa bulan lalu.

Hingga hari ini PT. Pertamina belum juga memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada ratusan warga masyarakat nelayan rajungan dari Desa Pasir Putih, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, yang terdampak semburan minyak tersebut.

Dengan alasan belum lengkapnya seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan, termasuk salah satu didalamnya adalah SK (Surat Keputusan) Bupati.

Dikatakan VP Relations Pertamina Hulu Enenrgi, Ifki Sukarya beberapa waktu lalu kepada Tvberita.co.id, berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pertamina tidak akan membayarkan ganti rugi kepada nelayan yang masuk kedalam Kelompok B, sebelum SK Bupati Karawang diturunkan.

“kaitan kompensasi keuangan yang akan di berikan PHE, harus ada yang bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan. Harus ada kehati-hatian, oleh karenanya kita masih menunggu, SK nya terlebih dahulu ya,” kata Ifki menerangkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya mengaku prihatin lambannya Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bekerja membenahi permasalahan Pertamina tersebut.

Ia pun mengusulkan Pemda Karawang untuk segera mengadakan pertemuan lanjutan dengan pihak Pertamina, untuk segera menyelesaikan.

“Ini warga Karawang, warga kami, dan mereka sudah lama menderita sejak beberapa bulan lalu, terlalu lama menunggu. Segera selesaikan,” kata Abdul prihatin.

Tak segan Abdul pun memgultimatum, jika Pemda tidak bisa maka pihaknya akan mencabut kembali mandat yang diberikan kepada Pemda Karawang dan meminta Gubernur Jawa Barat turun langsung menyelesaikan.

“Kalau kelamaan kami DPRD Propinsi akan melaporkan kepada Gubernur untuk turun tangan, Kan kemarin gubernur memberikan amanah kepada bupati, kalau tidak bisa bupatinya bekerja menyelesaikan permasalahan ini, kami akan segera cabut kembali mandat untuk Kaawang dan diselesaikan oleh gubernur,” pungkasnya menandasakan.(nna/dhi)