PURWAKARTA-Adanya Surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Telah membuka mata kita bahwa Purwakarta tidak baik-baik saja.
Ada banyak persoalan muncul dimulai kinerja pemerintah daerah yang ternyata dianggap tidak sejalan dengan besarnya belanja pegawai, persoalan kelebihan anggaran, persoalan pajak dan dugaan retribusi IMB yang nilainya cukup besar belum lagi permasalahan aset yang belum jelas keberadaannya.
Ini tentu bukan pertamakali hampir setiap tahun BPK menemukan hal yang relatif sama.
Selama tahun 2005-2017 saja ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa administrasi dan kewajiban pengembalian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) senilai Rp 27 miliar, lalu layakkah Purwakarta mendapatkan WTP?
“Untuk itu kerja pemerintah daerah Purwakarta harus benar-benar di evalusi secara keseluruhan, sebab kinerjanya ternyata tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dianggarkan di APBD Kabupaten Purwakarta,”jelas Agus Sanusi Pengamat Kebijakan Publik di Forum Generasi Muda Purwakarta (FGMP), Rabu (16/6)
“Padahal setiap tahun belanja tidak langsung selalu lebih besar dari biaya langsung. Belum lagi ditambah dengan adanya Tenaga Harian Lepas (THL) yang belakangan ditangani oleh Polres Purwakarta yang tidak jelas juga untuk apa, yang menghabiskan anggaran puluhan milyar,”paparnya.
“Disisi lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita pun rendah, bisa dikatakan gagal karena Pemkab tidak bisa mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah ditambah dengan kecilnya sumbangsih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD,”tegasnya.
“Sebelum terlambat terlalu jauh, seharusnya Lembaga Legislatif harus bisa memposisikan diri dalam fungsi pengawasannya, jangan hanya mendengarkan saja, aksi nyata seharusnya ditunjukkan oleh lembaga ini, terlebih lagi permasalahan ini sudah sering menjadi isu yang tidak pernah ditindak lanjuti,”ungkapnya.
“Mereka para wakil rakyat yang berada di legislatif seharusnya tanggap dan membentuk panitia khusus untuk melakukan audit terhadap keberadaan Tenaga Harian Lepas (THL) di Purwakarta, THL yang direkrut Satpol PP saja sampai hari ini tidak jelas ujungnya,”ujarnya.
“Seberapa penting dan perlunya keberadaan mereka, apakah jumlah THL dan anggaran sesuai. Jangan sampai ternyata ada THL fiktif atau yang pekerjaannya tidak sesuai peruntukan misal menjadi THL di satu Dinas tetapi bekerja sebagai supir untuk seseorang atau ditempatkan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sementara honor ditanggung oleh Pemkab,”jelasnya.
“Cek dan ricek, untuk PAD apakah benar masih banyaknya tempat usaha perorangan ataupun perusahaan yang sudah mengikuti aturan yang ada, karena jelas ini kaitannya dengan PAD Purwakarta, jangan sampai ada oknum yang bermain diwilayah itu, terlebih lagi jangan sampai ada oknum DPRD yang terlibat didalamnya,”tegasnya.
“Selain itu juga, awasi kelebihan anggaran dalam sejumlah proyek yang menjadi temuan BPK beberapa waktu lalu, apakah maladministrasi atau kesengajaan. Sebab jika itu sekedar maladministrasi kok hampir setiap tahun ada temuan yang sama dari BPK,”tanyanya.
“Mengaudit dan mengevalusi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purwakarta. Sebab selama ini sumbangsih mereka bagi PAD dianggap minim padahal sejumlah BUMD seperti PDAM beberapakali mendapatkan suntikan dana yang jumlahnya cukup besar, bisa saja dengan anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang diduga tidak jelas peruntukannya bisa dipangkas, kinerja birokrasi harus maksimal dengan anggaran yang se efesien mungkin, dan anggaran yang ada bisa dipergunakan untuk membiayai program strategis lainnya, meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendongkrak PAD,”tandasnya.
“Pertanyaannya, apakah lembaga Legislatif memahami fungsi mereka, dan yang paling mendasar adalah, seberapa besar pemahaman pimpinan yang ada di lembaga Legislatif tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta paham tidak dengan kondisi ini, kalau Ketuanya saja tidak paham, bagaimana dengan anggota lainnya,”pungkasnya.
