KARAWANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas polemik uang kadeudeuh bagi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor DPRD Karawang pada Rabu, (10/12/2025).
Dalam RDP tersebut dihadirkan kedua belah pihak bersangkutan, yakni; pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Karawang serta perwakilan pensiunan ASN.
Dalam hal ini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Saepudin Juhri meminta Bupati Karawang selaku Dewan Pembina KORPRI turun tangan menyelesaikan polemik ini. Ia menilai, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya di internal KORPRI karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
Baca juga:Â Ironi Pensiunan ASN Karawang: Banyak yang Meninggal, Uang Kadedeuh Tak Juga Cair
“Persoalannya, dana KORPRI saat ini sekitar Rp7 miliar, sementara tuntutan para pensiunan mencapai Rp14 juta perorang dari 1.191 orang. Dengan kondisi itu, keputusan tidak bisa diambil dalam forum,” ujarnya.
Ancam Golput Jika Rp14 Juta Tidak Terealisasi
RDP tersebut belum menghasilkan kesepakatan, karena itu sejumlah pensiunan ASN menyatakan kekecewaannya karena uang kadeudeuh turun drastis dari Rp14 juta menjadi Rp7 juta perorang.
Baca juga:Â Tiga Tahun Dana Desa Rp 1,8 M Diselewengkan, Kades di Karawang Jadi Tersangka Korupsi
Uce Supriatna, pensiunan Kepala Sekolah menuntut terealisasikannya uang kadeudeuh sebesar Rp14 juta. Jika tidak, pada Pemilu maupun Pilkada mendatang, ia akan mengajak kerabat terdekat untuk tidak menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia.
“Silahkan aja kalau gak bisa membela para pensiunan mah, bakal ajak murid, menantu, besan, dulur (sodara). Mana penghargaannya kecil, dididik dari kecil tapi gak ngebela,” katanya.
