KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Gejolak penolakan dan keluhan terkait program yang diluncurkan oleh pemerintah Pusat mengenai penghapusan Beras rakyat miskin (Raskin) atau Beras rakyat sejahtera (Rastra) yang tidak lagi dukucurkan kepada pemerintah desa, melainkan dikucurkan secara langsung kepada penerima bantuan tersebut dengan cara non tunai terus diungkapkan para kades di wilayah Utara Karawang.
Menurut kades, pemerintah dianggap terlalu memaksakan program tersebut tanpa terlebih dahulu adanya uji coba dan melihat kondisi dilapangan, yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak serius di kalangan masyarakat. Pasalnya tidak sedikit masyarakat penerima kini dihapuskan dengan alasan tidak jelas.
“Pasti akan menjadi gejolak, soalnya banyak warga miskin penerima Rastra tidak lagi mendapatkan bantuan raskin tersebut, karena dihapuskan oleh pemerintah.
Dan gejolak itu tidak akan dirasakan oleh Pemda apalagi Pemerintah Pusat, yang akan babak belur itu Kades,” kata Kades Tempuran, yang juga Ketua IKD Kecamatan Tempuran, R. Zaenal, ketika ditemui Koran Berita di lingkungan Kecamatan Tempuran, Kamis (25/01).
Menurutnya program tersebut merupakan program pusat, sehingga mau tidak mau kita harus mengikutinya. Kendati menjadi dilematis bagi para kades. Zaenal menyebutkan, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, bisa mengambil sikap dan jangan diam saja.
“Kita ini anaknya bupati, masasih anaknya sedang teriak diinjak-injak Ibunya diam saja. Sok buat beras gratis bagi warga miskin yang dihapuskan dari kuota rumah tangga miskin (RTM) atau dari data statistik penerima Rastra,” ungkapnya.
Pihaknya berharap bupati bisa mengimbangi program pusat ini, jika memang tetap tidak bisa dirobah program tersebut maka bupati harus bisa menyelamatkan rakyat yang tidak mampu tersebut.
“Saya harap bupati bisa meperjuangkan harapan rakyat, karena mereka yang dihapuskan dari kuota RTM bukan karena tidak membutuhkan lagi, tetapi karena paksaan data yang tidak jelas tersebut,” tungkasnya.(KB)