Beranda Regional Genjot PAD Sektor Perikanan, Ketua Komisi III: Kita Butuh Ekskavator Amphibi

Genjot PAD Sektor Perikanan, Ketua Komisi III: Kita Butuh Ekskavator Amphibi

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Berbagai upaya dilakukan Komisi III DPRD untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang dari sektor retribusi perikanan dan tambak agar bisa terus ditingkatkan.

 

Diantaranya adalah mengoptimalisasi pendapatan dengan membuat regulasi baru kaitan retribusi pertambakan.

“Dimana ijin retribusi pertambakan ikan dalam regulasi yang lama hanya sekitar Rp. 50 ribu pertambak. Oleh karenanya kita akan mempergunakan peraturan seperti Kabupaten yang lain, kita akan buat per tiga tahun itu sekitar Rp. 1 juta atau lebih pertambak dengan harapan dari 18000 Ha tambak yang ada, potensi PAD kita akan bertambah,” kata Ketua Komisi III, Endang Sodikin memaparkan.

Lebih lanjut Endang menjelaskan, pihaknya juga akan membentuk regulasi tentang asal muasal ikan.

“Misalnya ikan ini berasal dari DKI Jakarta atau wilayah lainnya masuk ke Kabupaten Karawang itu ada retribusinya,” kata Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan.

Selain itu upaya lain yang akan dilakukan adalah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintahan provinsi maupun pusat kaitan pembelian eskavator amphibi. Alat berat untuk pengerukan pendangkalan laut.

Hal tersebut didasari oleh adanya laporan dari Dinas Perikanan Kabupaten Karawang bahwa acap kali retribusi dari pelelangan ikan itu tidak tercapai karena pendangkalan bibir pantai.

Sehingga mengakibatkan kapal – kapal nelayan harus bertahan berhari – hari di tengah laut karena terhambat untuk menepi.

“Kita akan mengajukan bantuan baik ke provinsi maupun pusat, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sedang mengalami defisit,”ungkapnya kepada Tvberita.co.id, Rabu (13/11).

Menurut Endang, dengan memiliki eskavator amphibi nanti pendangkalan bibir pantai yang idealnya dilakukan pengerukan setiap 3 kali dalam setahun dapat diminimalisir.

Dan dari laporan Dinas Perikanan, saat ini belum pernah sama sekali dilakukan pengerukan sehingga menghambat kapal – kapal nelayan dan berdampak pada capaian retribusi.

“Kami pun sudah berkoordinasi membahas hal ini dengan Komisi II DPRD dan OPD terkait, mengenai alat berat amphibi ini, Ya, Jangan kemudian kita berbicara gali pendapatan melalui retribusi namun infrastrukturya tidak diperhatikan,” tandasnya. (nna/dhi)