BANDUNG – Kabar gembira bagi nelayan, petani dan pelaku UKM (usaha kecil menengah). Pasalnya, Pemprov Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 27 miliar untuk ketiga kelompok usaha tersebut akibat kenaikan BBM.
”Pemprov Jabar sediakan Rp 27 miliar yang dijadikan subsidi kepada pihak paling terdampak kenaikan BBM khusus nelayan, petani, dan UKM,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung.
Dia mengatakan, alokasi anggaran tersebut untuk membantu sektor ekonomi yang terdampak kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Anggaran subsidi tersebut berasal dari dana bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
”Kami terus memantau situasi ekonomi pasca kenaikan harga BBM subsidi. Pertama selain kawal BLT pemerintah pusat ada kewajiban dua persen dari dana bagi hasil itu dijadikan dana bansos untuk kota kabupaten,” ujar Ridwan Kamil.
Baca juga: Imbas Kenaikan BBM, Dunia Konstruksi Terpukul
Menurut gubernur berdasar hasil pemantauan, dampak kenaikan BBM belum berpengaruh terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pokok. Hanya harga komoditas cabai yang belum turun ke harga normal karena faktor suplai.
”Jadi saya monitor ternyata secara umum tidak terjadi kenaikan signifikan oleh BBM. Yang naik terpengaruh itu hanya ikan-ikan yang tadi Rp 20 ribu dijual Rp 26 ribu pas ditanya memang karena BBM naik,” tutur Ridwan Kamil.
”Lain-lain terpengaruh karena suplai bukan karena BBM, yaitu cabai sudah turun tapi belum harga normal. Jadi bukan karena BBM,” lanjut Ridwan Kamil.
Baca juga: Pemprov Jabar Pastikan BLT BBM Harus Tepat Sasaran
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan menuturkan, secara umum belum ada kenaikan harga komoditas di pasar Jawa Barat.
”Sesuai yang disampaikan Pak Gubernur, kami juga melakukan pengawasan dan pemantauan setiap hari, tidak hanya di Pasar Balubur tapi di beberapa wilayah di Jabar,” terang Iendra.
Ketika ditanyakan tentang naiknya harga ikan, Iendra menuturkan, hal itu disebabkan biaya transportasi dari offtaker yang cenderung membengkak akibat kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, salah satu alokasi subsidi tersebut diarahkan untuk nelayan.
”Biasanya kenaikan harga itu bukan dari petani, nelayan, atau peternak tapi dari offtaker karena dia memerlukan transportasi. Terlebih, kalau offtaker-nya rantai pasoknya panjang. Nah ini sampai ke pasar itu akan lebih mahal,” kata Iendra. (net)
