Beranda Regional Honorer Karawang Datang Lagi, Tagih Janji Cellica

Honorer Karawang Datang Lagi, Tagih Janji Cellica

 
KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Ratusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNPNS) yang tergabung didalam  Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) kembali mendatangi kantor Bupati Karawang yang bertempat di Plaza Pemda Karawang. 
 
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Komisi D DPRD Kabupaten Karawang dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang bersama beberapa OPD terkait.
 
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu dalam aksi unjuk rasa yang sempat digelar oleh FHK2I ini, Bupati Karawang Cellica Nurrachadianna di hadapan para pengunjuk rasa menjanjikan untuk menaikan kesejahteraan mereka dengan memberikan upah yang layak.
 
FHK2I yang didalamnya juga terdapat beberapa gabungan forum Pegawai Non PNS lintas OPD diantaranya  Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk merevisi kembali Peraturan Bupati Nomor 45 tentang PMMS pada pasal 11 dan 18.
 
Disamping itu juga menuntut pemerintah memberikan mekanisme pengupahan yang sesuai dan seragam serta dibayarkan setiap bulannya.
Tuntutan lainnya adalah adanya pengakuan dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang terhadap para tenaga kesehatan Non PNS melalui BKPSDM Kabupaten Karawang dan meng -SK kan mereka melalui SK Bupati Karawang secara orang perorangan.
 
Endang Sodikin, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Karawang yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Karawang menjelaskan, bahwa kedatangan mereka adalah upaya untuk mempertanyaan kembali janji yang sempat diucapkan bupati Karawang pada saat FHK2I menggelar unjuk rasa beberapa waktu lalu.
 
Dijelaskannya, bahwa pada kesempatan yang lalu, bupati Karawang menjanjikan akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan selain itu ada beberapa point yang direkomendasikan oleh FHK2I ini untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 
 
Diantaranya terkait Perbup No. 45/2018 tentang PMMS pasal 11 dan 18. Dimana FHK2I menilai perbup ini tidak memiliki keberpihakan kepada para guru Pegawai Non PNS. Dimana dipasal 11 dituliskan adanya tambahan honor untuk guru PNS dari PMMS tersebut.
 
Padahal jelas PMMS itu adalah upaya bagaimana pemerintah daerah memberikan kesejahteraan kepada para guru PNPNS. Namun pada pelaksanaannya justu malah guru PNS yang diberikan honor tambahan sejumlah Rp.200 ribu.
 
“Sedangkan di pasal 18 nya ada item tentang bimbingan belajar. Dimana itu pun dinikmati oleh guru PNS. Inilah mengapa mereka mempertanyakan maksud dari perbup tersebut, dan meminta pemda merevisi kembali. 
 
Bahkan, di pasal 18 ini ada juga kaitannya dengan operator Dapodik yang datanya diperlukan oleh Kementerian Pendidikan yang sampai saat ini pengupahannya juga belum jelas,” ujar Endang memaparkan.
 
Sementara para tenaga kesehatan PNPNS dalam hal ini adalah pekerja puskesmas, baik itu perawat, bidan, tenaga umum hanya mendapatkan upah di kisaran Rp. 200  ribu sampai Rp.300 ribu, tergantung kepada kemampuan puskesmas tempat mereka bekerja. 
 
Hal inilah yang mendorong mereka meminta Pemerintah daerah Kabupaten Karawang unuk membuat Peraturan Bupati tentang renumerasi bagi tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Agar pengajian yang mereka dapatkan lebih layak dan sesuai.
 
Terakhir, tenaga kesehatan PNPNS ini juga menuntut pengakuan dari Pemerintah daerah Kabupaten Karawang terkait status mereka. Mereka sudah bekerja belasan tahun dan mengabdi kepada masyarakat di Puskesmas.
 
Akan tetapi status mereka ini tidak diakui oleh pemerintah daerah dan data mereka tidak ada di BKPSDM. Sehingga mereka ingin diakui oleh pemda dan di SK kan perorangan oleh Bupati bukan hanya oleh Kepala Dinas.(nin/ds)