Beranda Regional Jabatan Kosong Dibiarkan Berlarut-larut, Bupati Cellica: Lihat Nanti

Jabatan Kosong Dibiarkan Berlarut-larut, Bupati Cellica: Lihat Nanti

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Sekitar kurang lebih 31 jabatan kosong di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang. Yang sampai saat ini masih dibiarkan kosong.

 

Kekosongan jabatan tersebut, diantaranya untuk eselon II B , eselon III dan IV.

Menurut BPKSDM Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu kepada Tvberita.co.id, Saat ini, jabatan kepala dinas yang kosong diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Dan BKPSDM Kabupaten Karawang, sudah menyelesaikan tahapan demi tahapan untuk pengisian kekosongan jabatan tersebut.

“Namun terkait kapan pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan tersebut, hanya tinggal menunggu instruksi Bupati Karawang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian,” kata Sekretaris BKPSDM Kabupaten Karawang Jajang Junaedi waktu itu.

Dalam satu kesempatan pada saat ditemui Tvberita.co.id usai acara Apel Pagi bersama ASN lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, Senin (4/11) di Gedung Plaza Pemda Karawang, Bupati Karawang Cellica Nurrachadianna ketika disoal kapan mutasi dan rotasi akan digelar, hanya menjawab singkat, Nanti.

“Nanti, kita lihat nanti,” ucapanya seraya bergegas masuk kedalam mobilnya.

Sementara itu, berlarut – larutnya kekosongan jabatan di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Karawang pun menjadi sorotan DPRD Kabupaten Karawang.

Pasalnya dikhawatirkan kekosongan jabatan yang sampai saat ini masih belum diisi, akan berdampak terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

Sementara, masih banyak program – program kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati periode 2015 – 2020 yang belum terlaksana.

“Seharusnya cepat segera diisi, Karena jika dibiarkan kosong atau rangkap jabatan, kinerja tidak akan maksimal,” kata Anggota Komisi I Fraksi Partai PKB, Jajang Sulaeman.

Menurut Jajang, Bupati seharusnya segera mengambil sikap, dan jangan sampai dibiarkan berlangsung lama sehingga akhirnya banyak pekerjaan yang harus ditumpuk karena tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.

“Dan dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemerintahan terutama yang terkait dengan pelayanan publik,” tandasnya. (nna/dhi)