BEPAS, Bandung – Ketua DRI Jabar H.Mulyadi Syamsuddin, bersama pengurus melakukan silaturahmi dan diskusi bersama Kepala Bidang Sumber Daya Perkebunan Ir Agus Sutirman, beserta staffnya.
Mulyadi mengatakan, pertemuan yang dilakukan DRI Jabar dalam rangka memetakan skema awal pengkajian kegiatan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, banyak poin penting yang disampaikan antara kedua belah pihak, diantaranya yang di sampaikan oleh Kabid Sumber Daya Perkebunan mengenai spesifilkasi rempah-rempah yang ada diruang lingkup Dinas perkebunan Jawa Barat hingga regulasinya.
“Kami sebagai fasilitator yang siap memberikan ruang untuk siapa saja yang bersama-sama sinergi memajukan dan mensejahterakan petani khususnya di lingkup perkebunan Jawa Barat, apalagi disertai dengan hal-hal yang mendasar seperti data dan fakta lapangan,” ucap Agus.
Lanjutnya, hal itu yang menentukan suatu kebijakan didalam kegiatan suatu Organisasi/Lembaga dan semacamnya.
“Jika DRI Wilayah Jabar ini memiliki kekuatan dasar tersebut, maka akan sangat membantu para petani rempah dari berbagai aspek,” tuturnya.
Dia menyampaikan, pihaknya juga akan memperkenalkan komunitas-komunitas rempah lainnya dengan DRI Jabar agar bersinergi dalam memajukan pertanian rempah di jawa Barat dengan regulasi yang terarah.
Sementara Ketua DRI Jawa Barat, Mulyadi mengatakan, dalam implementasi pertanian rempah-rempah, semua pihak harus bersungguh-sungguh berperan serta memajukan petani, sehingga petani juga akan sangat menerima jika masalah-masalah mereka bisa kita bantu pecahkan dan memberikan solusi.
“Caranya memang data faktual dengan menggali informasi petani rempah di lapangan agar mendapatkan berbagai solusi-solusi riil sebagai pendorong dalam peningkatan hasil pertanian rempah di Wilayah Jawa Barat,” ucap pria asal Bekasi tersebut
Mulyadi menambahkan, melihat Data dari Disbun Jawa Barat tahun 2018, disitu luas tanaman Kelompok Pengelola Perkebunan Rakyat menempati urutan pertama yaitu 76 % dengan luas 366.846 Ha, disusul oleh Perkebunan Besar Negara 13% dan Perkebunan Besar Swasta 11%.
Tambahnya, mengacu dari luasan tanaman Perkebunan Rakyat, dalam pengembangan dan pemanfaatan tanaman rempah-rempah masih sangat besar dan memungkinkan ruang lingkupnya, apalagi ditambah metode yang bisa menambah penghasilan petani seperti tumpang sari, pemanfaatan rempah-rempah sebagai pestisida organik pengganti bahan kimia dan lainya.
“Perlunya peran DRI Wilayah Jawa Barat ini juga penting karena semua itu tak lepas dari hubungan antara pemerintah, lembaga serta organisasi pendukung dengan para pelaku pertanian rempah-rempah itu sendiri,” terang Mulyadi.
Mengutip dari situs resmi Disbun Jawa Barat di bagian sejarah, di situ tertuang tentang akumulasi sejarah telah menunjukkan kekuatan modal, manajemen, penelitian dan penemuan benih unggul, pendidikan khusus, hingga pemasaran, untuk menegakkan perkebunan lebih kokoh. Kini pengokoh tersebut dilengkapi dengan demokratisasi di dalam dan sekitar perkebunan.
Demokratisasi ini melahirkan serangkaian konsekuensi pengaturan sekaligus manfaat tersendiri. Demokratisasi membutuhkan jaringan hubungan yang simetris dan setara di antara semua pihak yang terkait dengan perkebunan: Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), Perkebunan Rakyat (PR), pemerintah, konsumen di dalam dan luar negeri, lembaga pendukung penelitian dan pengembangan, lembaga pendanaan, input produksi, pemasaran. Tidak mengherankan pengembangan perkebunan masa kini ditegaskan di atas pengembangan jaringan hubungan antar pihak.
Pertemuan itu berlangsung sekitar setengah jam dan hasil dari diskusi tersebut menjadikan referensi untuk arahan DRI Wilayah Jawa Barat kedepannya, selain itu terjalinnya komunikasi yang baik antara Disbun Jabar dan Dewan Rempah Indonesia wilayah Jabar akan mempermudah dalam menentukan rangkaian kegiatan dan program DRI Jawa Barat. (gil/kie)
