KARAWANG – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karawang, Ahmad Ruhyat Hasby berharap jelang berakhirnya Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 25 Juli mendatang, Pembelajaran Tatap Muka (PKM) bisa dibuka lagi.
“Sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara ini, saya berharap setelah berakhirnya masa PPKM tgl 25 Juli yang akan datang, Pemerintah kita mulai memberlakukan kembali Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara langsung bagi seluruh sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh tanah air,” ujar Kang Uyan, sapaan akrabnya.
Dikatakannya, kebijakan PTM sangat penting untuk dipertimbangkan, meskipun masa pandemi belum berakhir, tentu dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat dan diawasi oleh Dinas Pendidikan dan tim Satgas Covid-19, atau dengan cara dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi Pandemi.
Menurut Kang Uyan, banyak sekali keluhan yang dirasakan oleh orang tua selama satu setengah tahun terakhir ini ketika KBM dilakukan dengan cara daring.
“Hal ini tentu sangat beralasan, antara lain, menurunnya kualitas hasil KBM yang begitu drastis, baik secara kognitif, maupun secara psikomotor. Bisa dicek langsung ke masyarakat pedesaan yang anaknya sekolah di SD/MI, walaupun mereka sudah kelas dua, tapi banyak yang belum mampu baca tulis. Begitu pula dengan siswa di atasnya,” tuturnya, Sabtu (24/7).
“Kemudian meningkatnya kenakalan remaja yang pelakunya adalah anak sekolah, sebagai akibat langsung dari tidak ada kegiatan langsung di sekolah. Bisa dicek hampir di Reskrim Polres. Ini belum terhitung dampak sosial berupa “penyalahgunaan’ ponsel oleh anak didik kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak heran jika anak-anak SD sekarang lebih pandai dalam main game, anak SMP dan SMA lebih cerdas menemukan situs-situs yang berbau porno dan lain-lain,” sesal dia.
Dirinya menghargai i’tikad baik dan upaya dari Pemerintah dalam menekan laju penularan covid 19. Tetapi upaya itu hendaknya juga memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan lain yang juga sangat berdampak terhadap kemajuan bangsa di masa mendatang.
“Jika sektor ekonomi atau sektor lainnya masih bisa dilakukan tatap muka dengan protokol kesehatan, mengapa tidak dalam sektor pendidikan pun ditempuh hal yang sama,” ulasnya.
“Sekali lagi ini harapan saya, boleh setuju ataupun tidak, yang penting unek-unek sudah disampaikan,” pungkasnya. (kie)
