Beranda Headline Kaitan Temuan BPK, BPKAD Klaim Sudah Sesuai SK Bupati

Kaitan Temuan BPK, BPKAD Klaim Sudah Sesuai SK Bupati

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, menegaskan jika alih fungsi RDB menjadi Galeri sudah sesuai berdasarkan SK Bupati Karawang Nomor : 030/Kep.677-Huk/2018 , Tentang Penetapan Status Penggunaan dan Alih Fungsi Barang Milik Daerah.

Menurut Hadis RDB adalah Barang Milik Daerah, berupa bangunan Rumah Dinas Permanen, Golongan I Tipe A , pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

Yang pada tanggal 15 November 2018 lalu ,sudah ditetapkan alih penggunaan atau alih fungsinya, yang semula adalah Rumah Dinas Bupati , kemudian menjadi sebuah Rumah Galeri/ Pendopo dan Rumah Dinas Sekda .

“Rumah Dinas wakil Bupati menjadi Rumah Dinas Bupati, dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah menjadi Rumah Dinas Wakil Bupati,” jelasnya.

Kaitan, proses pengajuan oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang, yang kemudian menjadi temuan BPK, karena telah mendahului ketetapan Bupati tersebut diatas, Hadis mengungkapkan pada saat itu pihaknya harus menghargai. Karena telah dibahas bersama.

” harus kita hargai, karena telah dibahas bersama OPD terkait termasuk Sekretariat Daerah dan telah disetujui Bupati dengan telah terbitnya SK tersebut,” ungkap Hadis , kepada Tvberita.co.id, Senin (31/12).

Ditandaskannya, setiap hal yang menjadi temuan BPK , tentunya kata Hadis, harus diperhatikan untuk menjadi sebuah pembelajaran, perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut dimasa yang akan datang.

“Termasuk koreksi, kritik konstruktif dan sosial kontrol dari Pers pun, sangat kita apresiasi dan harus kita hargai bersama, semata mata demi untuk untuk kepentingan dan kemaslahatan yang lebih baik,” pungkasnya.

Diketahui, Dari Informasi yang diterima Tvberita.co.id, dikabarkan , BPK menemukan kejanggalan dalam penetapan status penggunaan serta alih fungsi Rumah Dinas Bupati (RDB) menjadi Galeri.

Padahal, Rumah dinas atau rumah negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan /atau pegawai negeri.

Dan Rumah dinas bupati Karawang merupakan salah satu rumah negara Golongan I Type A. Yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) C ; Gedung dan Bangunan, Sekretariat Daerah karena langsung dikelola oleh Pengelola/Kuasa Pengelola Barang.

Bahkan diduga, Rehabilitasi, yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang mendahului surat penetapan Bupati yaitu tanggal 23 Oktober 2018.

Bahkan selain itu, BPK juga menemukan permohonan perubahan status penggunaan RDB yang diajukan oleh Dinas PUPR, Dan hal tersebut menurut BPK tidak tepat karena RDB tercatat pada KIB C Sekretaris Daerah.(nna/dhi)