Beranda Headline Akademisi Kritik Wabup, Kebijakan Apa yang Dihasilkan Selama Pandemi?

Akademisi Kritik Wabup, Kebijakan Apa yang Dihasilkan Selama Pandemi?

TVBERITA.CO.ID, KARAWANG – Akademisi sekaligus Magister Ilmu Politik Unpad Salsabila menyayangkan sikap Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari yang terus melakukan tindakan menyimpang dan tidak bertugas dengan baik selama penanganan pandemi di Kabupaten Karawang.

“Ketika angka positif belum signifikan seperti sekarang, ditambah status Bupati Karawang yang positif Covid-19 sehingga harus isolasi 14 hari lebih, tongkat komando berada di tangan Wakil Bupati. Kebijakan apa yang dihasilkan oleh Kang Jimmy sebagai Wakil Bupati? Setahu saya tidak ada. Ini menambah fatal sebab (terjadi) kelambanan penanganan dampak domino seperti kondisi ekonomi memburuk, dan kegelisahan sosial merebak,” kata Salsabila.

Kalau bisa dihitung, satu-satunya produk yang dihasilkan Wakil Bupati adalah video kontroversialnya yang viral di media sosial.

Salsabila yakin, Wabup tidak membaca baik-baik Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona. Khususnya pasal 5 yang menyebut soal kewenangan pemerintah daerah dan tata cara penggunaan anggaran.

Wabup melakukan blunder lagi ketika Pemda sudah menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), namun ia menolak kebijakan itu. “Padahal keputusan penerapan PSBB ini adalah ajuan Kabupaten yang didukung oleh keputusan Gubernur Jawa Barat untuk memberlakukannya di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.”

Bahkan, kata Salsabila, Wabup membuat pernyataan di media massa yang bunyinya, “stop dan hentikan semua cerita drama politik, pembuatan dapur umum dan lain-lainya, termasuk menakuti rakyat berlebihan atas nama virus”.

Pernyataan itu, kata Salsa, sebaiknya tidak disampaikan ke media. “Akan jauh lebih baik menggunakan instrumen birokrasi untuk melakukan pembatalan PSBB secara terhormat, kepada gubernur, termasuk kepada presiden karena penerapan PSBB disetujui oleh Kementerian Kesehatan atas dukungan Presiden RI. Sebelum itu saya menyarankan Wabup harmonis dengan Bupati sebagai perangkat eksekutif agar berhenti membawa masyarakat dalam gelombang kegelisahan yang bisa jadi memuncak menjadi gelombang tidak percaya pada pemerintah.”

Jika PSBB diterapkan, maka sudah sepatutnya diterapkan dengan kedisiplinan seluruh masyarakat Kabupaten Karawang termasuk Wakil Bupati Karawang. “Sangat tidak etis jika penolakan malah datang dari perangkat eksekutif seperi Wakil Bupati, ini menimbulkan gejolak yang tidak penting di tengah bencana, terutama dengan menggunakan alasan konstruksi realitas yang ia lihat dari sudut pandang dirinya sendiri. Saya lebih setuju jika Wakil Bupati kembali bekerja, untuk masyarakat dengan memastikan tidak ada satu pun keluarga yang kelaparan di tengah penerapan PSBB ini. Kalaupun Wakil Bupati terus bersikukuh menolak PSBB, saya menyarankan agar melakukan langkah strategis sebagai eksekutif, dengan cara-cara adminstratif terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.”

Salsabila menyarankan pemerintah agar peta penyebaran dan poin-poin program dalam penanganan pandemi harus segera disebarluaskan. “Jangan menyimpan informasi di kepala dan di lingkaran elit saja, karena yang terpenting sekarang adalah publik tidak merasa diabaikan.”

Agar tidak dianggap diabaikan, Pemkab Karawang harus segera memberi kepastian program dan kepastian sasaran program. (fzy)