Beranda Karawang Dewan Provinsi Soroti Angka Tinggi Pengangguran di Karawang

Dewan Provinsi Soroti Angka Tinggi Pengangguran di Karawang

TVBERITA.CO.ID – Anggota DPRD Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina menyoroti masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Karawang.

Hal tersebut disampaikannya, kepada TV Berita, Minggu (5/7), disela-sela kegiatan resesnya bersama DPD KNPI Kabupaten Karawang yang bertempat di Gedung DPD KNPI Kabupaten Karawang.

Menurut dia masih banyak warga masyarakat Karawang yang masih kesulitan mencari pekerjaan di daerah yang dijuluki kota industri ini.

Terlebih lagi di tengah pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia, sehingga banyak perusahaan dan industri yang terdampak dan harus merumahkan sebagian karyawannya.

Belum lagi ditambah angkatan lulusan sekolah baru setiap tahunnya. Tentunya hal ini harus dipikirkan Pemerintah Daerah, karena pengangguran pasti akan semakin bertambah.

“Pemkab Karawang harus memikirkan solusinya, kita bisa galakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di desa-desa dengan memberikan pelatihan-pelatihan ekonomi kreatif (Usaha Menengah Kecil Mandiri),” kata Sri Rahayu yang duduk sebagai anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar.

Namun demikian, Sri Rahayu menambahkan, Pemda tidak hanya cukup membekali dengan ilmu dan keahlian saja. Tentunya juga harus diimbangi dengan permodalan.

“Ini harus sudah dipikirkan Pemda Karawang, sebagai solusi menekan angka pengangguran setiap tahunnya, dengan menciptakan angkatan kerja yang tidak terus bergantung hanya kepada perusahaan atau industri, dan tentunya juga menyediakan permodalannya,” ungkap Sri Rahayu lagi menjelaskan.

Ditandaskannya, Dengan menciptakan terobosan-terobosan baru, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten Kota itu sendiri, Sri Rahayu meyakini angka pengangguran di Jawa Barat akan berkurang setiap tahunnya.

“Contoh Karawang, anak SMA yang tidak mempunyai keahlian atau skill sehingga sulit untuk bekerja di perusahaan, berbeda dengan anak jurusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang lebih mudah diterima bekerja di pabrik-pabrik. Ini berarti harus ada kurikulum tambahan tertentu di sekolah, dengan bekerja sama dengan perusahan-perusahan yang ada sesuai dengan kebutuhan,” ulasnya. (nna/fzy)