Beranda Regional KBC : Jangan Ngawur Refocusing APBD 2021

KBC : Jangan Ngawur Refocusing APBD 2021

KARAWANG – Wacana refocusing APBD tahun 2021 Karawang terus menjadi sorotan. Alhasil, wacana tersebut menuai pro kontra terkait perlu atau tidaknya refocusing tersebut. Menurut Ricky Mulyana, Direktur Karawang Budgeting Control (KBC), Pemda harus mengkaji terlebih dahulu efektifitas dan kegunaan refocusing.

“Sebelumnya pernah terjadi refocusing anggaran APBD tahun 2020. Pada waktu itu kami ikut mendorong. Pertimbangannya waktu itu pandemi covid-19 baru masuk dan mengganas,”katanya.

Refocusing tersebut, sambung Ricky untuk memenuhi peralatan medis dan anggaran yang mencukupi untuk penanganan pandemi. Selain itu, atas perintah Presiden dan SKB dua mentri.

“Kami KBC ikut mendorongnya sehingga hasil dari refocusing anggaran tersimpanlah dana belaja tidak terduga (BTT) kurang lebih Rp.162.000.000.000 tahun 2020,”katanya.

Namun, dijelaskannya, refocusing yang niatnya baik untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19 dalam penggunanya tidak transfaran. Padahal sebagai masyarakat menginginkan anggaran itu digunakan dengan transfaran.

“Sehingga kami KBC waktu itu menggagas dan mendukung DPRD untuk melakukan hak Interpelasi bagian dari hak bertanya rakyat yang diwakili oleh DPRD. Tetapi kami harus menelan pil pahit, karena hak interpelasi tidak mendapat dukungan penuh dari fraksi di DPRD,”ujarnya.

Sehingga, ditegaskannya, refocusing APBD Karawang tahun 2021 permasalahannya bukan mendukung atau menolak. Tetapi ada hal yang lebih penting yang harus dipertimbangkan dan disikapi, yaitu efektifitas dan tranfaransi dalam penggunaannya. Pemda dan DPRD harus duduk bersama dalam membahas anggran penanganan pandemi. Agar segala regulasi dan program untuk percepatan pemulihan, baik kesehatan, perekonomian dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya bisa cepat pulih dan tertangani dengan baik.

“Jangan ngawur soal refocusing. Pemerintah daerah harus merumuskan bersama DPRD Karawang dalam mengambil keputusan agar dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama.

Karena sekecil apapun uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Baik secara regulasi maupun pengawasannya,”pungkasnya. (rls)

Artikel sebelumnyaBalon Kades yang Digagalkan Pertanyakan Aturan Verifikasi
Artikel selanjutnya21 Warga Karawang Terkonfirmasi Covid Varian Delta, 1 Meninggal