CIANJUR, TVBERITA.CO.ID- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cianjur masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah (Itda) terkait penanganan dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Cianjur.
Hal itu, diungkapkan Kepala Seksi Intelejen Kejari Kabupaten Cianjur, Agus Hariono, SH, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, belum lama ini. Agus menyebutkan, penanganan dana desa itu cenderung ke arah administrasi pemerintahan.
“Untuk penanganannya Itda, karena rata-rata pelaporannya juga ke Itda. Kami tunggu hasil pemeriksaan dari Itda. Hasil pemeriksaan itu kita kaji apakah ada indikasi menimbulkan kerugian negara atau tidak atau hanya bersifat pelanggaran administrasi. Penanganan itu kan ada tiga jenis, yakni dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara, serta pelanggaran administrasi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara,” kata Agus.
Sementara itu, Kepolisian Resor (Polres) Cianjur membentuk tim khusus mengawasi penggunaan dana desa. Upaya itu dilakukan sebagai antisipasi terjadinya potensi dugaan penyelewengan bantuan bersumber dari APBN tersebut.
Satu di antara tim itu yakni bhabinkamtibmas. Mereka yang nanti akan mengawasi langsung penggunaan dana desa karena berada di masing-masing desa.
“Tim khusus tersebut akan fokus di masing-masing desa. Kami juga akan berkoordinasi dengan kanit reskrim di masing-masing polsek serta memaksimalkan peran bhabinkamtibmas di masing-masing desa,” Kata Kapolres Cianjur AKBP Soliyah, SIK, MH melalui Kasatreskrim AKP Benny Cahyadi.
Sejauh ini Polres Cianjur telah memeriksa sejumlah kepala desa yang terindikasi menyelewengkan dana desa. Namun Benny belum bisa menyebutkan secara detail jumlah kepala desa yang diperiksa. “Masih dalam tahap pemeriksaan. Jadi kami belum bisa menyebutkan pasti,” tegas Benny.
Keterlibatan Polri dalam pengawasan penggunaan dana desa bukan untuk merecoki. Tapi lebih ke arah pengawasan agar setiap kepala desa tak salah mengambil langkah menggunakan bantuan tersebut yang notabene nilainya cukup besar.
“Ini bentuk kepedulian Polri terhadap peningkatan pembangunan yang ada di tingkat desa. Karena itu butuh pengawasan ekstra dari semua pihak, termasuk juga dari masyarakat,” tandasnya.(KB)
