“Misal daftar umroh hari ini ke imigrasi untuk umroh itu masih butuh rekom, belum terintegrasinya antara sistem di Saudi dan Indonesia, pemerintah mungkin bisa melobi langsung ke Saudi terkait layanan-layanan akomodasi baik untuk haji maupun umrah. Terus juga rencana pemerintah menghemat anggaran, kampung haji, mudah-mudahan banyaklah ide program-program yang memberikan manfaat tentunya bagi masyarakat Indonesia, karena memang jama’ah banyak dari Indonesia,” tambahnya.
Baca juga: Diskominfo Purwakarta Raih Sertifikasi ISO 27001:2022, Bukti Komitmen Keamanan Data Digital
Sementara itu, Humas Kemenag Karawang, Den Den menjelaskan, saat ini tengah memasuki masa transisi terhitung sejak peresmian Kemenhaj beberapa waktu lalu.
Karena itu, Penyelenggara Haji Umroh (PHU) Kemenag masih aktif melayani haji reguler hingga operasional Kemenhaj benar-benar berjalan.
“Sekarang masih proses transisi ke Kemenhaj, otomatis PHU masih melayani pelayanan haji reguler, yang jelas operasional haji tahun depan sudah beralih ke Kemenhaj. Terkait hal itu, kewenangannya berada di tingkat pusat, kita sendiri hanya sebagai pelaksana kebijakan di daerah,” jelasnya. (*)
