Beranda Regional Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Suruh Media Kampanyekan WP SPT Tahun...

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Suruh Media Kampanyekan WP SPT Tahun 2020

KOTA BEKASI – Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Harry Gumelar menyuruh para media Lokal dan Nasional diharapkan ikut serta mengkampanyekan agar Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan 2020 sesegera mungkin sebelum jatuh tempo tanggal 31 Maret 2021 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan

Realisasi fasilitas dan insentif pajak dalam rangka penanganan Covid-19 tahun 2020 di Kanwil DJP Jawa Barat II yakni sebesar Rp2,13 Triliun dengan jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas sejumlah 16.645 WP.

“Dengan mempertimbangkan wabah pandemi masih berlangsung, pemberian fasilitas pajak berupa insentif perpajakan diperpanjang jangka waktunya hingga 30 Juni 2021,” ujar Hari Gumelar saat di acara Media Gatrhing di Harapan Indah,Kota Bekasi menyuruh para wartawan tuk bantu sosialisasikan,

Selanjutnya kinerja penegakan hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jawa Barat II pada tahun 2020 untuk (1). Penegakan hukum efektif secara rata-rata telah tercapai 117,62% dari target yang terdiri dari : Extra Effort Rp40,1 M (99,50%), 24(109,09%) kasus bukti permulaan tindak pidana perpajakan, 4 (133,33%) kasus penyidikan dan Forensik Digital 127,78 %. (2). Pengembangan dan Analisis Informasi Data Laporan Pengaduan (IDLP) telah tercapai 264% yakni sejumlah 116 dari 44 yang ditargetkan.

“dalam kurun waktu tahun 2020 telah diserahkan Berkas Perkara (P-21) sejumlah 3 berkas ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan 3 tersangka yakni, 2 tersangka terkait kasus pungut tidak setor dan 1 tersangka korporasi dengan kasus penyampaian SPT Tidak Benar. Serta saat ini terdapat 1 kasus yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang,” tuturnya.

Menurutnya, tindakan penegakan hukum Pidana Pajak pada tahun 2021 terhadap Wajib Pajak pengguna dan penerbit Faktur Pajak Fiktif, melakukan praktik pungut tidak setor, dan dengan sengaja melaporkan SPT tidak lengkap,benar dan jelas dapat menghasilkan efek jera bagi Wajib Pajak (Detterent Effect).

Target penegakan hukum pada tahun 2021 yaitu melakukan tindakan Penegakan Hukum terhadap modus tindak pidana perpajakan , antara lain Pungut Tidak Setor, Wajib Pajak indikasi Penerbit dan Pengguna Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS), Penyampaian SPT tidak benar dan percobaan Restitusi.

Dari sisi bidang ekstensifikasi, strategi perluasan basis pajak diarahkan kepada pengawasan wajib pajak kewilayahan yang dilakukan atas kepatuhan wajib pajak atas semua kewajiban pajaknya dalam suatu wilayah tertentu. Dengan lebih ditekankan pada pembentukan Clustering Wajib Pajak.

Melalui berbagai tantangan ekonomi ditahun 2021, Kanwil DJP Jawa Barat II telah diberikan amanat untuk mencapai target penerimaan pajak yang cukup menantang di tahun 2021 sebesar 33.228,79 Milyar rupiah.

“Target tersebut mengalami kenaikan sebesar 17,89% dari realisasi penerimaan tahun 2020 atau turun sebesar 0,10% dari target penerimaan tahun 2020,” bebernya (tim)

Artikel sebelumnyaPolres Karawang Segera Persiapkan ETLE
Artikel selanjutnyaPentingnya Komunikasi Sangat Berpengaruh untuk Perkembangan Bisnis dan Karir