KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Sejumlah partai politik geram ke Pemerintahan Cellica-Jimmy. Mereka menilai Pemkab Karawang tidak mempunyai perencanaan yang matang, lebih memprioritaskan rehab Pendopo Karangpawitan daripada SDN Karyamakmur II yang roboh dan tak kunjung diperbaiki selama dua tahun.
Tak tahan dengan carut marutnya pembangunan, dalam waktu dekat sejumlah partai bakal menggalang hak Interpelasi untuk bupati. Golkar dan PDIP menyatakan siap melakukan panggilan kepada anggota dewannya guna membahas secara serius hak Interpelasi.
“Saya selaku Ketua Golkar dan Pak Karda Wiranata selaku ketua PDIP sudah sepakat akan melakukan hak interpelasi kepada eksekutif. Terkait dengan pembangunan-pembangunan yang sedang berlangsung dan akan berlangsung. Salah satunya yang menjadi sorotan kita ada salah satu bangunan SD yang selama dua tahun ambruk dan dibiarkan terbengkalai. Ini anak muridnya belajar di emperan. Ini sangat mengkhawatirkan. Ironis!”kata Sukur Mulyono, Ketua DPD Golkar Karawang kepada KORAN BERITA,di sela-sela kegiatan deklarasi damai Pilpres 2019 di Kampung Budaya, Minggu sore (2/9/2018).
Ditambahkannya, dirinya pun sudah memerintahkan fraksi Golkar di DPRD Karawang untuk menindaklanjuti wacana hak interpelasi tersebut. Rencananya Senin (3/9) surat akan dilayangkan, sekaligus mengajak partai-partai lain bergabung. “Nanti kita bergabung dengan partai lain membangun komunikasi,”ujarnya.
Karda Wiranata, Ketua DPC PDIP Karawang mengatakan hak interplasi merupakan wewenangan semua fraksi untuk mempertanyakan segala permasalahan. Menurutnya, reaksi dari Golkar sangat realistis dan berdasar.
Sehingga ia meminta kadernya yang Ketua DPRD Toto Suripto menindaklanjuti surat peringatan yang telah siap dilayangkan kepada eksekutif itu. Bahkan Karda pun bersepakat dengan Mulyono guna mendorong fraksinya menggunakan hak interpelasi apabila reaksinya ini tidak mendapat respon cepat dan positif dari Cellica-Jimmy, terutama bupati yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan penganggaran.
Saat pertemuan di antara mereka itu, Mulyono juga mengajak Dedi Sudrajat dari PKS untuk bersama-sama membuat sikap tegas terhadap pemerintahan Cellica-Jimmy. Namun, ketika ditemui KORAN BERITA (Grup Tvberita.co.id) Dedi menjawab diplomatis.
“Intinya wacana hak interpelasi kepada eksekutif akan menjadi kajian dan pembahasan di Internal PKS,”kilahnya.
Dadan Suhendaryah, Sekretaris DPD PAN Karawang mengaku akan memanggil anggota dewannya untuk mempertanyakan lolosnya anggaran rehab Pendopo Karangpawitan. Sementara rehab SDN Karyamakmur II luput dari perhatian.
“Kita akan panggil dewan kami Pak Unang. Kebetulan dia ada di Banggar. Supaya kami tahu kenapa sampai anggaran rehab KP bisa lolos. Baru nanti kami bersikap,”katanya.
Sementara itu, Toto Suripto turut menegaskan, dirinya siap menjalankan perintah parpolnya apabila mesti mengarahkan lembaganya di DPRD untuk menggunakan hak interpelasi. Kendati dalam sejarah legislatif di daerah ini, salah satu dari hak legislator itu belum pernah terjadi hingga kini.
“Catat ya, tidak ada yang mustahil apalagi kami harus alergi menggunakan hak interpelasi. Sebagai pekerja partai, saya juga mesti mentaati perintah bila didorong ke arah penggunaan hak interpelasi,”tegasnya.(kb/ds/dbs)
