Beranda Regional Ketua DPRD Dituding Langgar Hak Konstitusi Calon PAW

Ketua DPRD Dituding Langgar Hak Konstitusi Calon PAW

PURWAKARTA-Kekosongan kursi di Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan yang santer dikalangan masyarakat, pasalnya sesuai amanat undang-undang telah diatur tentang PAW (Pergantian Antar Waktu) karena salah satu anggota DPRD Akun Kurniadi dari Fraksi Partai Golkar Dapil III meninggal dunia beberapa waktu lalu, hingga saat ini belum dilakukan.

Tak ayal, Ketua DPD Partai Golkar Purwakarta dan Ketua DPRD Purwakarta yang juga sebagai sekertaris DPD Partai Golkar dituding telah melanggar konstitusi dan Hak Calon PAW karena tidak menjalankan amanat undang-undang.

Hal ini dikatakan Sekertaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta Asep Kurniawan Senin (26/4) disela kegiatannya di Kantor Sekertariatan MPC Pemuda Pancasila Purwakarta.

“Ketua DPD Partai Golkar dan Ketua DPRD Purwakarta disinyalir telah melanggar Hak Konstitusi, baik itu hak calon PAW dan Konstituen di Dapil 3,”jelas Sekertaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta Asep Kurniawan Senin (26/4)

“Tugas Partai melalui wakilnya di parlemen terhambat, karena PAW hingga hari ini belum dilaksanakan,” ujarnya.

Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU No. 3 Tahun 2019 Tentang MD3. Yang kemudian dijabarkan dalam PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disebutkan khususnya pada pasal 15 huruf a yakni : Nama Calon Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang sama pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.

“Sangat Ironis, ketika seluruh Partai berlomba untuk menaikan raihan kursi di Parlemen dengan mengkampanyekan segala hal, namun sebaliknya di tubuh Partai Golkar sendiri ketika sudah meraih tambahan kursi malah tidak dioptimalkan fungsinya dengan tidak segera memproses PAW anggota fraksinya yang sebelumnya meninggal dunia,” ungkapnya.

“Sebelumnya kami mendapatkan aduan dari masyarakat di Dapil III, merujuk kepada aduan masyarakat tersebut maka kami akan merespon, kami akan melayangkan gugatan kepada Ketua DPRD Purwakarta dan Ketua DPD Partai Golkar Purwakarta,”tegasnya

“Mereka secara tidak sadar tidak memenuhi hak-hak konstitusi, bagi konstituen dan calon PAW, kita lihat saja sampai dimana kemampuan Partai Golkar untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya.

Artikel sebelumnyaPemkot Bekasi Arahkan Lurah Tentang Mekasinisme Bantuan Operasional RT dan RW
Artikel selanjutnyaPemkab Karawang Tindak lanjuti Sengketa Pasar Cikampek.