Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, M.Ip., mendukung langkah Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Budi Waseso, yang menyatakan Indonesia tak akan lagi mengimpor beras pada tahun 2021 ini, menurut Rahmat Impor beras akan hanya akan mematikan para petani, Selasa (16/3/2021)
Bahkan, ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menghentikan kebijakan impor beras.
“Saya mendukung langkah Pak Buwas (Budi Waseso) yang menolak impor beras. Ya, masa cadangan beras di dalam negeri masih ratusan ribu ton. Lantas pemerintah mau mengimpor beras lagi. Bahkan, sebaiknya Pak Jokowi segera menghentikan kebijakan impor beras,” tegas Ketua Komisi II DPRD Jabar, Dapil Karawang-Purwakarta, Rahmat Hidayat Djati.
Menurut pria yang juga Ketua Panca Marga (PPM) Jabar itu, upaya impor dari pemerintah tidak akan menaikan tingkat ekonomi masyarakat. Yang ada malah mematikan para petani yang berasnya dipastikan tidak bisa tersalurkan dan tidak terjual.
“Pastinya para petani akan kelimpungan. Beras hasil panen mereka tidak ada yang menampung karena nantinya Pemerintah akan sibuk mengelola beras impor. Jadinya kan beras hasil petani akan terabaikan. Padahal, seharusnya yang diutamakan adalah beras hasil dari para petani kita,” ujarnya.
Pernyataan Rahmat Hidayat Djati (RHD) itu disampaikan, menyusul adanya rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 juta ton. Rencana impor beras itu juga ditentang oleh Dirut Perum Bulog, Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas.
Saat ini, Perum Bulog sendiri dikabarkan masih memiliki stok beras impor. Beras impor itu merupakan sisa dari pengadaan tahun 2018. Total pengadaan tahun 2018 sendiri sebetulnya sebanyak 1.785.450 ton beras dan masih tersisa 275.811 ton beras yang belum tersalurkan. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu. (red)
