KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Kisruh keberangkatan tim angklung SMPN 1 Karawang bersama Pemerintah Kabupaten Karawang ke Osaka Jepang ternyata belum mereda. Bahkan makin meluas mempertanyakan kehadiran anggota dewan dan kolega bupati yang ikut.
Ketua Komite SMPN 1 Karawang, Syukur Mulyono, kepada awak media, Senin (27/11) di ruang kepala sekolah SMPN I Karawang, menceritakan kronologi sebenarnya terkait tujuan keberangkatan para siswa dan siswi berbakat tersebut, siapa yang mengundang dan dari mana anggaran keberangkatan mereka.
Dijelaskan Mulyono, dasar keberangkatan tim angklung SMPN I Karawang ini adalah atas dasar undangan Presiden Osaka In The World Prof. Nakahashi Osami, yang sempat berkunjung ke SMPN I Karawang sekitar bulan April yang lalu. Dimana pada kesempatan tersebut Prof. Nakahashi yang organisasinya memfasilitasi 28 negara tersebut sangat terkagum-kagum dengan kesenian angklung yang dibawakan siswa – siswi SMPN I Karawang ini. Dan, langsung mengundang pihak sekolah untuk mempertunjukan kesenian angklung tersebut di negaranya, Osaka Jepang, dan mengundang mewakili Gubernur Osaka serta Walikota Sakai.
“Sebenarnya, keberangkatan ke Jepang itu, merupakan agenda SMPN 1 Karawang. Kita sudah jauh-jauh hari merencanakan ini untuk memenuhi undangan dari pihak pemerintahan negara Jepang. Karena mereka terkesan dan mereka juga ingin memperkenalkan angklung di negaranya,” jelas Mulyono.
Setelah itu, Mulyono melanjutkan, perwakilan Jepang itu kemudian mendatangi kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang dan kemungkinan pihak Osaka In The World ini juga turut mengundang Bupati Karawang.
Mulyono mengungkapkan, setelah menerima undangan tersebut, pihak SMPN 1 Karawang kemudian mengajukan proposal bantuan anggaran kegiatan kepada Pemkab Karawang. Hingga akhirnya dari total Rp.1,2 Miliar yang diajukan, muncullah anggaran yang disepakati, yaitu sebesar Rp 600 juta yang dibagi dari dua dinas, yaitu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang Rp. 300 juta dan dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang Rp. 300 juta.
“Hanya saja, anggaran itu tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk akomodasi selama di Jepang. Seperti penginapan, transportasi dan makan, karena disana kita tidak hanya berkunjung ke Osaka namun ke enam daerah lainnya di Jepang,”paparnya.
Dan hal inilah, lanjutnya, mengapa pihak sekolah kemudian melakukan musyawarah dengan para orang tua siswa, yang tergabung dalam tim angklung untuk berpartisipasi menutupi kekurangan anggaran dengan membeli tiket sendiri. Hingga disepakati, biaya ongkos anak-anak, satu orangnya Rp 11 jutaan dan untuk orang tua yang mendampingi sekitar Rp. 16,5 juta.
Lalu kemudian, ketika berangkat bersama – sama dengan rombongan Bupati, Disbudpar dan Disdikpora, ternyata ada anggota dewan yang turut dalam rombongan dan sejumlah pihak lain, yang jelas itu di luar agendanya.
“Yang jadi pertanyaan sekarang, biaya rombongan Bupati, beserta dewan ke sana (Jepang), itu anggarannya dari mana?,”tanyanya heran.
Dikatakan Mulyono, sungguh hal yang ironis dan memalukan jika keberangkatan sejumlah pihak yang tidak jelas kepentingannya itu, masuk dalam anggaran Rp 600 juta dari APBD.
“Anggota DPRD Komisi D ini sangat memalukan, masa sih pejabat dibiayai APBD sementara anak-anak bayar sendiri. Terlebih dia adalah wakil rakyat. Jika beralasan studi banding kan ada aturannya sendiri. Kenapa harus nebeng di anggaran daerah, tapi anak – anak berbakat kok harus ongkos sendiri, ” tegasnya.
Mulyono juga menyoroti banyaknya rombongan yang berasal dari luar yang merupakan kolega Bupati yang berangkat dibiayai oleh APBD. Dan, kehadiran Disbudpar yang menurutnya lucu, karena jauh-jauh ke Jepang hanya untuk membagikan kue – kue kering khas Kabupaten Karawang dan batik. Namun tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Karawang.
“Ini aneh, masyarakat harus tahu darimana ongkos mereka kesana. Ini patut dipertanyakan, Fendi Anwar harus memberi penjelasan,”tandasnya.(cr2/ds)
