Beranda Cikarang Komisi III DPRD Bekasi Bakal Tingkatkan Pengawasan Program Lingkungan Hidup

Komisi III DPRD Bekasi Bakal Tingkatkan Pengawasan Program Lingkungan Hidup

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Husni Tamrin,SE

BEKASI, TVBERITA.CO.ID- Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi terus meningkatkan kontrol pengawasannya untuk program lingkungan hidup.

 

Bagaimanapun, sampai saat ini, persoalan pembuangan limbah illegal masih menjadi terjadi.

Misalnya saja, pembuangan limbah industri ke sungai yang mengalir ke wilayah utara.

Persoalan pencemaran air ini akan menjadi salah satu perhatian Komisi III. Mengingat air menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk minum dan pengairan pertanian.

“Ya persoalan pembuangan limbah perusahaan ke sungai masih menjadi PR besar. Jadi pencemaran air sungai ini menjadi salah satu focus pekerjaan kami kedepannya,” jelas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Husni Thamrin kepada awak media.

Sungai yang mengalir di wilayah utara menjadi salah satu yang terdampak pencemaran limbah illegal. Persoalan pembuangan limbah illegal ini sudah lama terjadi.

“Sejak industry ada, dan kami tidak keberatan dengan adanya industri tetapi industry juga harus peduli dengan lingkungan terutama pengelolaan limbahnya yang tidak melanggar aturan,” jelasnya.

Politisi Gerindra itu juga meminta masyarakat agar tak segan melaporkan persoalan pembuangan limbah illegal ke Komisi III DPRD kabupaten Bekasi. Bagaimanapun peran dari masyarakat sangat penting untuk mendorong kinerja komisi yang membidangi persoalan lingkungan hidup itu.

“Peran masyarakat, media dan lembaga swadaya masyarakat pun sangat penting menjadi control social, kami pastinya akan melibatkan semua unsur untuk menangani persoalan pencemaran lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Pertama mana bukti Dinas Lingkungan Hidup terjun ke lapangan menyikapi persoalan limbah dan kedua, sanksi apa yang telah diberikan kepada perusahaan yang telah membuang limbahnya secara illegal?” Tanya Helmi.

Dia juga mengkritisi alasan DLH yang tidak bisa berbuat banyak mengenai pencemaran lingkungan. Salah satu alasan yang disayangkan politisi Gerindra itu adalah kurangnya jumlah tenaga pengawasan dari DLH ke kawasan industri.

“Jika memang kekurangan tenaga kenapa tidak ditambah!” serunya. Sementara itu, berkaitan dengan Sanksi, Helmi menyarankan ada revisi Perda lingkungan hidup. Sejauh ini, tidak adanya sanksi yang tegas kepada perusahaan pembuang limbah illegal itu karena tidak adanya dukungan dari Perda yang menindak perusahaan nakal tersebut.

“Kalau memang Perdanya kurang ya berikan kepada kami naskah akademiknya agar benar-benar perusahaan yang membuang limbah sembarang itu ditindak,” tegasnya.

Anak buah Prabowo Subianto itu juga meminta segera dipetakan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Terutama pemetaan perusahaan penghasil limbah B3 dan Non B3 di Kabupaten Bekasi. Dengan begitu, mudah diketahui publik daftar perusahaan yang ada.

“Misalnya di wilayah Setu ada perusahaan apa saja dan mengasilkan limbah apa saja, dengan demikian jika ada pembuangan limbah sembarangan sudah diketahui perusahaan mana yang membuangnya,” tandasnya.(kb)