KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Ramainya pergunjingan soal Bupati Karawang ke Jepang ditanggapi Komite SMP 1 Karawang. Pihak Komite mendesak agar penyidik kejaksaan mengusut aliran dana yang dikeluarkan Pemkab Karawang untuk keberangkatan tim angklung SMP 1 Karawang ke Jepang.
Pasalnya, siswa yang berangkat ke Jepang tersebut menggunakan anggaran pribadi masing-masing siswa dan merupakan kegiatan internal sekolah. Adanya anggaran APBD sebesar Rp 1 miliar yang di keluarkan oleh Pemkab Karawang terkesan untuk kepentingan sekolah, padahal sekolah sudah punya anggaran sendiri.
“Kegiatan ini sudah lama kami rencanakan dan kita komite sekolah bersama orang tua siswa sudah sepakat membiayai sendiri keberangkatan ke Jepang. Tapi kabar ada anggaran yang keluar dari APBD untuk siswa yang berangkat ke Jepang tentu membuat kami kaget. Kami berangkat ke Jepang atas biaya sendiri bukan dari anggaran pemerintah, makanya kami minta masalah ini di usut tuntas secara hukum karena sudah merugikan nama baik sekolah kami,” kata anggota Komite Sekolah SMP 1 Karawang, Asep Agustian, Rabu (29/11).
Menurut Asep, Bupati Cellica, pejabat Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan telah memanfaatkan keberangkatan siswa SMP 1 Karawang ke Jepang. Permasalahan muncul karena pihak sekolah dituding melakukan pungutan padahal sudah dibiayai oleh APBD.
“Mereka memanfaatkan kegiatan siswa kita padahal kita membiayai sendiri berangkat ke Jepang. Sekarang untuk apa Pemkab mengeluarkan uang sebanyak itu kita ingin tahu saja karena kita yang dirugikan,” katanya.
Asep mendesak agar Kejaksaan Negeri Karawang segera mengusut kasus yang sempat membuat heboh Karawang ini. Hal ini perlu dilakukan untuk membuktikan penggunaan uang tersebut mengalir kemana saja dan siapa yang menikmatinya.
“Saya khawatir ini modus yang dilakukan para pejabat Pemkab untuk berangkat ke Jepang padahal ini kegiatan internal. Kalau memang mau mensuport harusnya sejak awal perencanaan bukan pada saat mau berangkat baru pada repot. Ini kan urusannya antara pemerintah Jepang dengan pihak sekolah tidak ada kaitan dengan Pemkab Karawang,” katanya.
Menurut Asep, kejaksaan tidak perlu menunggu laporan masyarakat untuk menangani masalah ini karena sudah ramai di media. Oleh karena itu tidak ada alasan jika pihak kejaksaan menolak menangani masalah ini karena petunjuk awalnya sudah ada.
“Saya mendesak agar jaksa segera turun tangan secepatnya biar jelas karena ini sudah merugikan sekolah kami. Kasihan siswa yang sudah berprestasi malah kena tuding yang tidak-tidak,” katanya.(KB)