KOTA BEKASI,TVBERITA.CO.ID- Proses pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi antara Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, terhambat.
Bahkan diperkirakan mustahil pemisahan aset ini terjadi dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemisahan aset PDAM ini harus melibatkan KPK karena disinyalir terjadi ketidak transparansian terhadap prosesnya.
“KPK harus turun tangan membantu mengawal pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi ke PDAM Patriot,” ucap sumber yang tidak mau disebutkan nama nya, Senin (26/11). Menurut dia, baik Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai tidak berjalan sebagai mana mestinya melakukan proses pemisahan aset yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya di bidang air.
“Dulu pernah melibatkan pihak Kejaksaan, tapi tidak berjalan dengan mulus,” paparnya. Di tempat terpisah, Ketua Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) Kota Bekasi, Soedjoko, menuturkan pihaknya siap mengawal pemisahan aset PDAM tersebut sampai tuntas. Bahkan dirinya secara langsung menegaskan agar pihak-pihak tersebut melibatkan KPK di dalam proses pemisahan asetnya.
“Saya siap mengawal proses pemisahan asetnya dan sekali lagi saya tegaskan perlunya keterlibatkan KPK di dalam proses pemisahannya, jika perlu saya antarkan langsung kesana,” pungkasnya. (tmi/ris)
